Harapan Baru untuk Dewan Komisioner OJK

NAKHODA baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi terpilih. Wimboh Santoso menjadi ketua Dewan Komisioner (DK) OJK. Artinya, dalam lima tahun ke depan, sepak terjang OJK akan ditentukan oleh visi dan misi jajaran komisioner baru. Sangat wajar jika harapan besar disampaikan semua stakeholder agar OJK dapat menjalankan tugas dan fungsinya untuk membawa pada kemajuan serta ketahanan lembaga keuangan nasional.

Pada awal proses seleksi komisioner OJK beberapa bulan lalu, sempat terjadi semacam keterkejutan publik sehingga kesan tidak adil dan dissenting opinion cukup ramai. Sebab, Muliaman D. Hadad sebagai ketua komisioner saat ini langsung tersingkir pada babak penyisihan (preliminary). Tudingan bahwa tiga serangkai, yaitu gubernur BI, menteri keuangan, dan Menko Perekonomian, telah melakukan permufakatan untuk menjegal Muliaman D. Hadad sulit untuk dibantah. Untung, saat ini kesan seperti itu perlahan-lahan menghilang karena kualifikasi dan integritas mereka yang terpilih tidak diragukan lagi.

Harapan Besar

Jujur saja, OJK memiliki peran sekaligus tanggung jawab besar untuk memajukan perekonomian sekaligus membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemakmuran harus dikedepankan karena kemajuan dan pertumbuhan ekonomi yang bagus tanpa menciptakan pemerataan bukanlah suatu kemajuan bagi Indonesia. Bisa jadi malah menyeret Indonesia ke jurang disintegrasi. Karena itu, permintaan DPR agar para komisioner OJK membantu menciptakan pemerataan ekonomi bukan sekadar permintaan basa-basi, melainkan tuntutan kepada OJK agar ada kontribusi solusi bagi keutuhan bangsa.

Karena itu, komisioner OJK jangan terjebak pada ideologi ekonomi kapitalis yang selalu menekankan pertumbuhan, efisiensi, dan kekuatan modal. Ideologi itu oleh politisi sering disebut neolib alias neoliberalisme. Ingat, Indonesia dibangun dan diperjuangkan oleh semangat gotong royong, bukan semangat kapitalisme yang egoistis. Artinya, komisioner OJK perlu mulai menata visi, jangan melulu berorientasi ke Basel, IMF, maupun Bank Dunia sebagai kiblat membangun lembaga keuangan Indonesia. Walaupun begitu, yang baik dari mereka tetap diambil, sedangkan sisi yang buruk dibuang.

Tentu membantu dalam mendorong pemerataan bukan melalui campur tangan OJK secara langsung (directed lending), melainkan semangat pro-poor dalam regulasi yang diterbitkan. OJK harus mampu menerjemahkan visi presiden dalam kegiatan operasional sehari-hari. Itu penting agar OJK tidak menjadi ”pulau” tersendiri, terpisah dari pemerintah. Walaupun merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, tidak berarti OJK boleh melepaskan diri dari visi dan misi pemerintah.

Jujur saja, perkembangan ekonomi nasional saat ini sudah mengarah ke situasi yang tidak sustainable karena kecenderungan pemusatan kekayaan ekonomi pada kelompok atau grup bisnis tertentu. Pemusatan ekonomi atau ketimpangan pendapatan, diakui atau tidak, terjadi karena, salah satunya, peran lembaga keuangan, khususnya perbankan. Hampir semua kelompok usaha (konglomerat) selalu memiliki bank sehingga seperti mudah mendapatkan dana untuk membangun gurita bisnisnya.

Visi pemerintah saat ini adalah membangun infrastruktur ekonomi seperti jalan, pelabuhan, bandara, dan prasarana transportasi lainnya. Itu tentu memerlukan dana besar. Kalau infrastruktur tidak dibangun, defisit infrastruktur makin besar dan mustahil dapat dipenuhi. Dengan begitu, daya saing ekonomi nasional akan terus merosot, terutama daya saing logisitik. Artinya, idealnya, OJK juga memberikan kontribusi pada pembiayaan infrastruktur.

OJK harus realistis dan menyadari bahwa euforia kenaikan peringkat utang Indonesia salah. Peringkat investasi (investment grade) ternyata sampai saat ini ibarat pepesan kosong. Asumsi bahwa investment grade akan membawa dana murah dan investasi asing sampai saat ini hanya omong kosong. Artinya, Indonesia jangan mengandalkan asing sebagai agent of development. Itu adalah pikiran sesat. OJK harus membantu bagaimana triliunan dana yang berputar di SBI dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan pembangunan tanpa membuat risiko likuiditas tak terkendali. Semua otoritas ekonomi harus menyadari bahwa lembaga pemeringkat internasional seperti Standard & Poor’s (S&P) juga memiliki agenda tersendiri.

Regulasi OJK jangan membuat kontraproduktif sehingga menghambat ekonomi nasional. OJK jangan selalu mengacu ke Basel sebagai kiblat. Sebab, apa pun yang terjadi, Basel adalah alat hegemoni dunia kapitalis. OJK perlu menyadari bahwa Basel compliance mungkin bagus di mata asing, tetapi ongkos bagi perekonomian nasional sangat mahal. Pengaturan OJK harus melihat ke dalam (inward looking) –dalam arti sesuai kebutuhan industri keuangan nasional.

Isu hangat saat ini adalah biaya operasional OJK yang berlebihan (lavish) karena gaji pegawai yang berlebihan. Komisioner OJK perlu melakukan pengkajian komprehensif tentang berapa sebenarnya biaya penyelenggaraan OJK yang optimal agar kesan terlalu berlebihan, mahal, dan mewah dapat dihindari. Diperlukan langkah efisiensi terkait dengan pengeluaran yang tidak memberi nilai tambah. Komisioner harus tahu berapa biaya mengoperasikan OJK yang mendukung pengawasan perbankan dan lembaga keuangan agar prudent dan efisien. Penting dicatat, jangan sampai OJK menjadi beban ekonomi nasional. Memang kesejahteraan pegawai perlu agar mereka dapat menjalankan peran dengan baik. Namun, menciptakan kasta dalam sistem penggajian nasional sangat tidak positif.

Dukungan OJK dalam membangun ekonomi syariah selama ini dianggap positif, perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Itu penting, mengingat mayoritas penduduk Indonesia muslim. Jujur, sistem ekonomi syariah dipandang lebih memiliki semangat dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan jika dibandingkan dengan sistem riba (konvensional). Namun, OJK sebaiknya tidak melihat sistem ekonomi syariah sebagai perbankan atau pasar modal syariah, melainkan sebagai sesuatu yang lebih luas dari apa yang dipahami selama ini.

Stabilitas Sistem Keuangan

OJK berperan dalam menciptakan industri keuangan nasional yang tahan terhadap guncangan, baik dari dalam maupun luar negeri, melalui pengawasan mikroprudensial. Peran itu terkait erat dengan peran Bank Indonesia (BI) dari sisi makroprudensial. Artinya, OJK dan BI merupakan duet tak terpisahkan dalam menciptakan stabilitas ekonomi nasional. Dalam konteks ini, komisioner OJK harus menyadari bahwa secara kelembagaan OJK tidak setara dengan BI, apalagi merasa lebih berwenang daripada BI. OJK perlu melihat BI sebagai koordinator agar kesan kompetisi kelembagaan hilang. Itu penting agar lembaga keuangan memiliki acuan yang seirama.

OJK memiliki peran dalam stabilitas keuangan karena perbankan adalah lembaga keuangan paling dominan. Sangat tepat pernyataan Dr Wimboh Santoso dalam fit and proper test di DPR bahwa peran makroprudensial dan stabilitas sistem keuangan harus tetap di BI dan memberi peran lebih nyata bagi BI untuk menjadi koordinator dalam menciptakan stabilitas sistem keuangan. Semoga kepemimpinan Dewan Komisioner OJK yang baru memberi warna dan nuansa baru bagi pembangunan ekonomi yang sinergis seperti moto peringatan 72 tahun kemerdekaan RI, yaitu Kerja Bersama untuk Indonesia yang lebih bermartabat. (*)