Memahami Identitas Kaum Muda Melalui Sepak Bola

DENGAN bertutur tentang Persela, buku ini memberikan gambaran perubahan di lapangan hijau Indonesia setelah reformasi. Persela membentuk identitas Lamongan yang sebelumnya mengacu kepada Persebaya dan Bonek.

Pada era Orde Baru, secara lebih khusus lagi di masa Perserikatan, sepak bola di Indonesia lebih merupakan representasi provinsi ketimbang kabupaten atau kota. Jadilah Persebaya Surabaya, Persib Bandung, PSMS Medan, PSM Makassar, PSIS Semarang, dan Persipura Jayapura tidak sekadar mewakili Surabaya, Bandung, Medan, Makassar, Semarang, dan Jayapura.

Bahkan lebih dari sebagai representasi identitas kewilayahan. Klub di masa Perserikatan adalah representasi identitas kesukuan.

Persebaya dan PSIS, misalnya, adalah identitas suku Jawa. Persib diakui secara luas sebagai identitas suku Sunda; PSMS mewakili identitas suku Batak; PSM mewakili suku Bugis, Makassar; dan Persipura adalah simbol suku-suku di Papua. Karena itu, tidak mengherankan, putaran final Perserikatan di Senayan sekaligus juga perayaan identitas kesukuan mereka.

Kebijakan Orde Baru yang sentralistis agaknya berimplikasi pada ranah sepak bola. Sepak bola disentralisasi di pusat pemerintahan provinsi. Para pengurus klub umumnya berasal dari pejabat pemerintahan provinsi, ibu kota provinsi, dan pejabat militer di daerah. Tentu saja alasannya adalah sepak bola menjadi ajang konsolidasi politik dan rakyat dijinakkan melalui olahraga paling populer itu.

Sebagaimana kebijakan politik massa mengambang (floating mass) yang membatasi partai politik agar tidak mengakar sampai tingkat desa, Orde Baru membatasi sepak bola hanya sampai tingkat provinsi. Umumnya, klub Perserikatan di luar ibu kota provinsi hanya mampu bersaing di tingkat Divisi 1. Atau jika berada di Divisi Utama, kesulitan menembus putaran final.

Reformasi 1998 tiba-tiba mengubah wajah sepak bola Indonesia dan identitas yang melekat dengannya. Klub Perserikatan yang pada awalnya tidak banyak dikenal menyeruak dalam peta sepak bola nasional.

Terutama karena kejelian bupati atau wali kota yang melihat sepak bola sebagai aset daerah yang memiliki nilai politik dan ekonomi. Perlu dicatat, sampai sebelum tahun 2011, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) bisa dialokasikan untuk menghidupi klub sepak bola profesional. Kuasa kepala daerah yang dilegalisasi oleh lembaga legislatif di tingkat daerah menghidupi klub dengan anggaran negara yang tidak sedikit.

Persela Lamongan adalah salah satu klub Perserikatan yang menjadi buah reformasi. Bupati Lamongan Masfuk membangunkan Persela. Klub itu sebenarnya berdiri sejak 1967, tapi kiprahnya tidak banyak dikenal sampai datangnya tangan dingin Masfuk.

Dalam kata pengantarnya untuk Persela Menegaskan Identitas Kami karya Miftakhul Fahamsyah, Masfuk menulis, ”Dan untuk memulai itu, tentu saya harus menggelorakan dulu semangat aparat pemerintah. Menggelorakan semangat masyarakat. Menggelorakan rasa bangga memiliki identitas Lamongan.”

Miftakhul secara bernas mendeskripsikan bagaimana identitas Lamongan terbentuk seiring bangkitnya Persela. Pada masa sebelumnya, identitas sepak bola Lamongan adalah identitas Persebaya, sebagaimana terjadi juga di kota dan kabupaten lain di Jawa Timur.

Persela menawarkan identitas baru bagi Lamongan. Identitas itu berwujud klub bernama Persela yang memiliki julukan Laskar Joko Tingkir, warna biru muda, pemain lokal yang loyal seperti Choirul Huda, dan komunitas fans bernama LA Mania.

Miftakhul menuliskan bagaimana sejarah komunitas fan club itu terbentuk (halaman 11–15). Kaum muda menjadi motor pembentukan komunitas itu segera setelah Masfuk menggerakkan struktur aparat pemerintah Lamongan untuk menggelorakan Persela.

Secara sosiologis, temuan Miftakhul itu bisa dianalisis sebagai berikut. Tindakan yang dilakukan Masfuk bisa dipahami dengan struktural-fungsional ala August Comte. Komponen struktur bisa mengubah perilaku individu.

Di sisi lain, tindakan kaum muda di Lamongan dengan membentuk LA Mania bisa dipahami dengan pemikiran Max Weber. Weber menekankan peran aktif individu dalam proses sosial yang mampu mengubah kerja struktur sosial.