Soal Investasi, Kedua Cagub Sepakat untuk Memanjakan Investor

JawaPos.com - Debat publik kedua Pilgub Jatim yang berlangsung di Dyandra Convention Center, Selasa (8/5) malam berlangsung seru. Kedua paslon Khofifah Indar Parawansa-Elistianto Dardak dan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno berkesempatan saling memberi pertanyaan kepada kandidat lain.

Moderator debat Aiman Witjaksono dan Aviani Malik memberi kesempatan pertama bagi paslon nomor urut dua untuk memberi pertanyaan. Kesempatan tersebut dimanfaatkan Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf untuk bertanya soal investasi di Jawa Timur. "Salah satu mesin ekonomi kita adalah investasi. Selama ini ada kesenjangan antara izin dengan realitas, bagaimana Ibu Khofifah menanggapi ini?" tanya Gus Ipul.

Khofifah lantas menjabarkan bahwa setiap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah akan selalu bergantung pada investasi. Baik investasi dalam negeri maupun asing. Dia mengaku bahwa ruwetnya birokrasi masih menjadi kendala, meskipun mayoritas perizinan investasi yang ada saat ini sudah menggunakan sistem online.

Menurut Ketua Umum Muslimat NU tersebut, untuk mengatasi permasalahan birokrasi perizinan investasi, perlu ada sinergitas antara Pemprov dengan Pemkot maupun Pemkab. Dia menegaskan, siapapun yang akan menanam modalnya di Jawa Timur harus dikawal betul pengurusan perizinannya agar iklim investasi kondusif.

"Harus seirama (Pemprov dengan pemda). Satu atap pelayanan harus dijadikan percepatan masyarakat Jatim," ungkap Khofifah.

Setelah mendengarkan paparan Khofifah selama 90 detik, Gus Ipul kembali mendapatkan kesempatan untuk menyanggah jawaban tersebut. Menurutnya, problem yang dihadapi investor bukan cuma soal perizinan. Tetapi juga masalah lahan serta pemanis yang dijanjikan kepada investor.

Mantan Ketua Umum GP Ansor itu kemudian memaparkan sejumlah data. Tahun lalu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai angka Rp 45 triliun. Dari situ, PMDN mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 78 ribu.

Untuk Penanaman Modal Asing (PMA), jumlahnya mencapai Rp 21 triliun dan bisa menyerap tenaga kerja 70 ribu lebih. "Tapi jangan lupa, ada juga investasi non-fasilitas yang bisa menyerap tenaga kerja lebih besar tenaga kerja," paparnya.

Gus Ipul meyakini bila investasi non-fasilitas nilainya bisa mencapai Rp 85 triliun yang mampu menyerap 451 ribu tenaga kerja. Gus Ipul sepakat bahwa harus ada kerja sama dengan pemerintah daerah. Meski begitu, investor harus tetap dimanjakan. Misalnya dengan menghapus pajak.

Khofifah pun mengamini, bahwa seluruh investor diberi fasilitas. "Investor dalam dan luar negeri harus diberi karpet merah. Mereka Very Important Person," katanya.

Artinya harus ada kesepahaman di seluruh daerah untuk memberikan proses pemerataan kepada investor. Peningkatan percepatan kesejahteraan dan pertumbuhan yang lebih akan menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan antara Utara dengan Selatan, kota dengan desa.

Oleh sebab itu, beberapa daerah yang sudah punya perda terkait investasi, harus menjadi satu kesatuan dengan masyarakat. "Partisipasi masyarakat lokal harus jadi kesatuan. Sehingga hadirnya investor jadi berkah untuk Jatim," ungkap Khofifah.