Saran DPR untuk Gaikindo soal Persaingan Usaha Otomotif

JawaPos.com - Anggota Komisi VI DPR Eka Sastra menyoroti situasi di internal Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). Sorotan itu terkait persaingan usaha antar anggota perusahaan otomotif tersebut yang disinyalir tidak sehat.

Menurut Eka Sastra, setiap perusahaan memiliki aturan main sendiri dalam pemberian data perusahaan kepada pemerintah. Begitu juga dengan asosiasi. "Semua itu tergantung kesepakatan bersama antara perusahaan dengan asosiasi," Eka Sastra dalam keterangan persnya, Sabtu (24/2).

Pendapat Eka itu terkait dipecatnya Mercedes Benz Distributions Indonesia (MDBI) sebagai anggota Gaikindo. Dalam menyelesaikan masalah itu itu, dia menawarkan jalan tengah.

Menurutnya, setiap perusahaan memiliki strategi pemasaran yang berbeda, juga dibarengi standar aturan global, sehingga asosiasi harus menghormati betul aturan global perusahaan.

Terkait pengaturan harga maupun praktik monopoli, Eka menyebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) baru bisa masuk jika ada indikasi pelanggaran persaingan usaha. Saat ini KPPU baru bisa melihat harga di pasaran atau membandingkan harga di dalam dengan luar negeri.

"KPPU tidak bisa masuk. KPPU bertindak kalau ada indikasi pengaturan harga dan persaingan usaha tidak sehat," tuturnya.

Eka mengakui kurang mengikuti isu ini. Namun untuk mengetahui adakah pengaturan harga, caranya sangat mudah. Dengan mengkaji data harga penjualan dan dibandingkan dengan pasar luar negeri.

"Semua harga terkait kebutuhan konsumen itu harus kita bandingkan antar produk, antar kawasan. Kalau ada sesama produk ada kesamaan berarti kita bisa menganalisis lebih dalam sehingga mengetahui. Atau harga di dalam dengan di luar negeri beda sedikit, tentu perlu kita dalam untuk mendapat kebenaran," imbuhnya.