Proyek Klapa Village Diduga Bermasalah, Ini Kata Pengembang

JawaPos.com - PT Totalindo Eka Persada Tbk (TOPS) angkat bicara soal proyek pembangunan rusun Klapa Village di Pondok Kelapa, Jakarta Timur dilaporkan Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI). Pembangunan rusun Klapa Village tersebut dipermasalahkan menyusul keputusan Pemprov tak melakukan tender, tetapi langsung menunjuk perseroan dengan nilai kontrak senilai Rp 600 miliar.

Hal ini menimbulkan rumor beredar akan adanya pelanggaran, Keputusan Presiden (Keppres) 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah dengan nilai dibatas Rp 50 juta harus melalui tender.

Direktur Utama PT Totalindo Eka Persada Tbk Donald Sihombing mengatakan, jika penetapan Totalindo sebagai mitra kerja sama PD Pembangunan Sarana Jaya pada proyek DP Rp 0 Klapa Village telah sesuai ketentuan berlaku.

Mengingat kerja sama pengembangan proyek DP Rp 0 dengan Sarana Jaya tersebut menggunakan skema kerja sama operasi (KSO), masing-masing pihak berkewajiban untuk membiayai tanah, bangunan, dan hal yang berkaitan dengan proyek sesuai penyertaan berdasarkan perjanjian kerja sama yaitu Sarana Jaya sebesar 75 persen dan Totalindo sebesar 25 persen.

"Yang paling banyak diuntungkan Sarana Jaya. Awalnya kita mau bangun rusun komersial dan diubah di tengah jalan jadi DP 0 persen," ujar Donald di Gedung BEI Jakarta, Jumat (23/2).

Lebih jauh, Donald menjelaskan, jika sejauh ini perseroan diwajibkan mengambil alih tanggung jawab PT Gemilang Usaha Terbilang (PT GUT) di Bank DKI Rp 34 miliar dan diperhitungkan sebagai porsi penyertaan Totalindo lantaran kerja sama PD Pembangunan Sarana Jaya dengan PT Gemilang Usaha Terbilang (GUT) sudah berjalan hampir sembilan tahun, namun mangkrak, sehingga harus diambil alih oleh Totalindo.

"Proyek ini tidak menggunakan APBD dan proyek ini tidak terkait dengan Dinas Perumahan," tegasnya.

Donald menambahkan, pihaknya juga harus mengggelontorkan uang Rp 9 miliar karena sudah laku 109 unit sebelumnya. Terlebih proyek tersebut guna mendukung program Pemprov DKI Jakarta yang menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat ibu kota.

"109 konsumen yang telah membayar kepada PT GUT tanggung jawabnya diambil alih oleh KSO PD Pembangunan Sarana Jaya dan Totalindo," tandasnya.