YLKI Kritik Kebijakan BI soal Pengisian Uang Elektronik

JawaPos.com - Bank Indonesia terus mendorong penggunaan transaksi non tunai atau uang elektronik kepada masyarakat. Hal itu dilakukan demi efisiensi pelayanan dan keamanan dalam bertransaksi.

Pergeseran pola transaksi tunai juga dilakukan sejalan dengan pesatnya era digital ekonomi.

Sayangnya, kebijakan berubah menjadi sebuah kontroversi. Bank sentral membuat kebijakan pengenaan biaya pada setiap pengisian ulang (top up) uang elektronik.

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tulus Abadi menilai, kebijakan tersebut sebagai disinsentif. Masyarakat, kata dia, justru akan semakin malas untuk beralih ke sistem transaksi non tunai.

"Sungguh tidak fair dan tidak pantas jika konsumen justru diberikan disinsentif berupa biaya top up. Justru dengan model e-money itulah konsumen layak mendapatkan insentif, bukan disinsentif," kata Tulus dalam keterangan tertulis yang diperoleh JawaPos.com di Jakarta, Sabtu (15/9).

Menurutnya, pengenaan biaya isi ulang hanya bisa ditoleransi jika nasabah melakukannya di bank yang berbeda. "Selebihnya itu harus ditolak!," tegasnya.

Tulus juga menilai, perbankan tidak selayaknya mengambil keuntungan lebih dari nasabah melalui pengenaan biaya tambahan, yang tidak seberapa untuk top up uang elektronik.

Sebab, dirinya menilai perbankan telah mendapat benefit yang lebih besar dari sektor lainnya.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada Bank Indonesia agar membatalkan kebijakan tersebut. Harapannya, masyarakat akan bergairah untuk menggunakan transaksi non tunai.

"Tidak pantas pula jika sektor perbankan dalam menggali pendapatan lebih mengandalkan "uang recehan". Seharusnya keuntungan bank

berbasis dari modal uang yang diputarnya dari sistem pinjam meminjam, bukan mencatut transaksi recehan dengan mengenakan biaya top! Apalagi banyak pengguna e-money dari kalangan menengah bawah. YLKI mendesak Bank Indonesia untuk membatalkan peraturan tersebut," pungkasnya.