Jenderal Polisi Terlibat Korupsi MBG, Komisi III DPR RI Ingatkan Tak Ada yang Kebal Hukum

JawaPos.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) didukung menuntaskan kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Adanya keterlibatan Jenderal Polri aktif perlu ditindak tegas. Pasalnya tidak ada pihak yang kebal hukum.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan, siapapun yang terlibat dalam kasus pidana harus ditindak. Polri sebagai institusi juga diyakini mendukung proses penegakan hukum tersebut.

“Saya yakin Polri 1000 persen tidak akan melindungi anggotanya yang terbukti bermasalah, apalagi jika sampai terseret pusaran dugaan korupsi program MBG. Prinsipnya harus sama, siapa pun yang diduga terlibat wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum," kata Sahroni kepada wartawan, Jumat (3/7).

Dia menekankan bahwa tidak boleh ada pihak yang kebal hukum. Penegakan hukum harus dijalankan secara transparan dan profesional.

Baca Juga:Komisi Ojol Turun Jadi 8 Persen Mulai Berlaku, Apakah Pendapatan Driver Naik dan Tarif Penumpang Berubah?

"Tidak boleh ada perlakuan istimewa hanya karena berasal dari institusi tertentu. Jadi langkah Polri sudah tepat sebagai institusi garda terdepan yang mendukung program prioritas Presiden Prabowo ini,”imbuhnya.

Momentum ini juga perlu dijadikan oleh seluruh instansi berbenah. Bila terindikasi ada oknum yang terlibat korupsi harus segera ditindak.

“Kalau Kejagung sudah mengusut dan menangkap siapa pun berdasarkan alat bukti yang cukup, jangan ada yang mencoba merintangi atau mengintervensi proses penegakan hukumnya. Tiru langkah Polri ini. Agar ke depan pelaksanaan program MBG bisa semakin efektif, efisien, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi penerimanya,” tutup Sahroni.

Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan Jadi Tersangka