Cak Imin Sebut Politik Luar Negeri Indonesia Era Presiden Prabowo Perkuat Fondasi Pemberdayaan Masyarakat

JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menilai arah politik luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menjadi fondasi strategis dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membangun masyarakat yang berdaya secara berkelanjutan.

Pernyataan ini disampaikan Cak Imin menyikapi kritik yang disampaikan mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal atas politik luar negeri Indonesia.

“Politik luar negeri Indonesia saat ini tidak lagi berhenti pada urusan elite atau sekadar retorika diplomatik. Politik luar negeri telah menjadi instrumen nyata untuk memastikan rakyat lebih sejahtera, terlindungi, dan memiliki masa depan yang lebih baik,” kata Cak Imin kepada wartawan, Kamis (25/12).

Cak Imin menegaskan, fungsi utama politik luar negeri adalah mewujudkan kepentingan nasional sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, yakni melindungi seluruh rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam kerangka tersebut, lanjut Cak Imin, Presiden Prabowo berhasil menerjemahkan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif ke dalam strategi operasional yang nyata, bukan sekadar slogan “zero enemy, thousand friends”.

“Bebas dan aktif hari ini berwujud pada kebebasan Indonesia menentukan kepentingannya sendiri dan memperjuangkannya secara tegas di panggung internasional,” jelasnya.

Ia mencontohkan, strategi itu tercermin dari partisipasi Indonesia dalam forum BRICS sekaligus tetap menjaga hubungan strategis dengan kekuatan Barat tradisional seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Pendekatan tersebut dikenal sebagai strategic hedging, yang memungkinkan Indonesia menjaga kedaulatan sambil memanfaatkan peluang global demi kepentingan rakyat.

Ketua Umum PKB itu juga menilai penguatan diplomasi ekonomi menjadi wujud konkret dari arah politik luar negeri tersebut. Salah satunya ditandai dengan pembentukan Direktorat Jenderal Diplomasi Ekonomi di Kementerian Luar Negeri.

“Ini menegaskan bahwa diplomasi Indonesia tidak lagi bersifat simbolik, tetapi berorientasi pada hasil konkret bagi penguatan perekonomian nasional yang berdampak langsung pada pemberdayaan masyarakat,” tuturnya.

Ia menekankan, finalisasi kerja sama dagang Indonesia–Uni Eropa melalui Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang membuka akses pasar ekspor bagi UMKM, meningkatkan penciptaan lapangan kerja, serta memperkuat ekonomi domestik.

Selain itu, Cak Imin menyoroti langkah aktif Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dalam mendorong Kesepakatan Perdagangan Bebas Indonesia–Uni Ekonomi Eurasia (I-EAEU FTA) yang telah dimulai sejak 2022 dan ditargetkan dapat ditandatangani pada akhir tahun ini. Kerja sama tersebut dinilai akan memperluas jangkauan pasar Indonesia hingga kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah.

“Diplomasi ekonomi menjembatani kepentingan global dengan kebutuhan rakyat. Inilah bentuk pemberdayaan yang berdampak nyata, termasuk dalam optimalisasi penanggulangan kemiskinan,” tegasnya.

Cak Imin juga menyinggung kebijakan penempatan duta besar. Ia menjelaskan, Presiden Prabowo terlebih dahulu menetapkan redefinisi arah politik luar negeri dan strategi operasional bebas aktif sebelum melakukan penempatan dubes agar seluruh misi diplomatik berjalan selaras dengan arahan presiden.

“Duta besar itu pelaksana teknis diplomasi yang menjalankan arah kebijakan yang telah ditetapkan presiden,” ujarnya.

Menurutnya, orientasi politik luar negeri yang berfokus pada rakyat juga tercermin dari penguatan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Hal itu terlihat dari upaya pemerintah memulangkan korban tindak pidana perdagangan orang dari Myanmar sebagai bukti diplomasi yang bekerja langsung melindungi masyarakat.