PPP Undang Presiden Prabowo Subianto untuk Hadir dalam Penutupan Muktamar X Senin Pekan Depan

Sekjen PPP Arwani Thomafi menjelaskan soal undangan PPP kepada Presiden Prabowo Subianto untuk hadir dalam penutupan Muktamar X PPP pada Senin pekan depan (29/9). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)

JawaPos.com-Muktamar X PPP sudah dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum (Ketum) PPP Muhammad Mardiono di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara (Jakut). Rencananya Presiden Prabowo Subianto bakal hadir dalam penutupan muktamar tersebut pada Senin pekan depan (29/9). 

Baca Juga: Tips Memilih Smartphone Murah: Jangan Hanya Tergiur Harga, Perhatikan Hal Ini 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Arwani Thomafi menyampaikan hal itu saat diwawancarai oleh awak media di lokasi Muktamar X PPP. Dia menyampaikan bahwa pihaknya sudah bersurat kepada Istana untuk mengundang Presiden Prabowo dalam penutupan muktamar tersebut.

”Insya Allah, kami sudah mengirim surat permohonan kehadiran untuk acara penutupan di 29 (Agustus 2025). Kami masih menunggu konfirmasi,” kata dia. 

Dalam agenda Muktamar X PPP yang dibuka hari ini, akan dilaksanakan sejumlah acara. Diantaranya pembukaan yang sudah berlangsung, kemudian laporan pertanggungjawaban pengurus, pemilihan ketua umum (ketum), penyusunan pengurus, hingga penutupan.

Menurut Arwani, Muktamar X PPP sangat penting bagi masa depan partai. Apalagi saat ini PPP tidak memiliki kursi di DPR RI. Sehingga lewat muktamar tersebut diharapkan bakal terbentuk kekuatan PPP yang dapat mentransformasi partai untuk berjuang dalam pemilu berikutnya. 

”Karena kami saat ini berada dalam posisi kritis, tidak ada (anggota DPR di) Senayan. Oleh karena itu, fokusnya adalah bagaimana ayo bareng-bareng kita membesarkan partai ini,” jelasnya. 

Soal kandidat ketum yang muncul dalam Muktamar X PPP, pihaknya tidak membatasi siapa pun. Namun sejauh ini ada beberapa nama yang sudah muncul. Termasuk diantaranya Pelaksana Tugas (Plt) Ketum PPP Muhammad Mardiono. Kemudian Agus Suparmanto, dan Husnan Bey Fananie.

”Soal kandidat, soal usulan, yang tentu beragam, kami tidak bisa membatasi Itu semua menjadi hak politik dari para peserta. Misalnya saya mau, ingin nanti ide perubahan atau ide perbaikannya seperti ini, saya ingin ada ide keberlanjutannya seperti ini, dan sebagainya itu kembali kepada muktamirin,” terang dia. (*)