Pramono-Rano Tak Hadiri Pembekalan Kepala Daerah PDIP Padahal Tuan Rumah, Ganjar Pranowo Ungkap Alasannya

JawaPos.com - Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno tidak menghadiri acara pembekalan Kepala dan Wakil Kepala Daerah di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, sejak Jumat (16/5) sampai dengan Minggu (18/5).

Saat sesi foto bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Minggu (18/5), tak terlihat wajah Pramono maupun Rano Karno.

Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menyebut, Pramono akan menunaikan ibadah haji. Sehingga orang nomor satu di Jakarta itu tidak bisa hadir pembekalan kepala daerah di Sekolah Partai DPP PDIP.  "Mau haji (Pramono Anung)," kata Ganjar saat ditemui di Sekolah Partai PDIP.

Sementara, kata Ganjar, Rano Karno mengajukan izin ke DPP PDIP. Menurut dia, Rano Karno saat ini tengah menghadiri festival film di Cannes, Paris. "Kalau Rano Karno lagi di Cannes festival film, kemarin izin," ungkap Ganjar.

Terdapat total 116 kepala daerah maupun wakil kepala daerah mengikuti pembekalan di sekolah partai. Namun, Ganjar mengamini bahwa tidak semua bisa mengikuti kegiatan yang dihadiri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu.

Ia menyatakan, pihaknya akan kembali menggelar pembekalan bagi kepala dan wakil kepala daerah untuk mereka yang berhalangan hadir.

"Ada yang izin sakit, ada yang haji, ada yang kemarin ada acara lagi di luar, maka tadi disampaikan untuk yang belum nanti kita akan bikin lagi," ucap Ganjar.

dalam kesempatan itu, Ganjar mengungkapkan terdapat tiga poin penting dari hasil pembekalan kepala dan wakil kepala daerah. Pertama, terkait potensi daerah. Kedua, terkait tata kelola pemerintahan, dan ketiga, agenda-agenda ciri khas PDI Perjuangan.

Dalam pembekalan ini juga dibahas berbagai potensi daerah, dengan fokus pada pertanian, perdagangan, pariwisata, dan logistik berdasarkan pengalaman masing-masing daerah.

Selain itu, tantangan terkait sumber daya manusia (SDM), alokasi keuangan, kapasitas fiskal yang berbeda di setiap kabupaten, kota, atau provinsi, serta konektivitas dan branding yang perlu dilakukan juga menjadi perhatian.

“Beberapa isu tentang dukungan industri atau UMKM mencuat dari berbagai diskusi, dan saya kira itu merupakan ciri khas pembelaan kita kepada masyarakat kecil. Dan tentu saja dari sisi tata kelola pemerintahan mengerucut pada bagaimana kita melayani masyarakat,” jelas Ganjar.