PDIP Singgung NasDem soal Etika karena Sebut Capres Antitesa Jokowi

 

JawaPos.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, reshuffle Kabinet Indonesia Maju merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, PDIP mengingatkan seluruh partai politik yang tergabung di dalam kabinet untuk menjunjung tinggi etika pemerintahan.

"Reshuffle kan kewenangan dari Presiden Jokowi, tetapi kita bisa melihat persoalan etika pemerintahan tadi," kata Hasto di GBK Arena, Jakarta, Minggu (23/10).

Politikus asal Jogjakarta ini merespons
tudingan Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem Ahmad Ali bahwa PDIP yang menginginkan NasDem keluar dari kabinet. Hasto lantas menegaskan, seluruh parpol dalam kabinet harus satu napas dalam menjalankan arahan Presiden Jokowi.

"Mari kita bayangkan ketika Bapak Presiden Jokowi sedang berkonsentrasi pada agenda negara yang begitu penting, menyiapkan G20, kemudian juga mengatasi berbagai masalah ekonomi, lalu di dalam bagian dari koalisi pendukung Presiden Jokowi ada yang menggalang kekuatan partai yang selama ini berseberangan dengan pemerintah," tegas Hasto.

Hasto menilai NasDem yang telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres sudah menyentuh aspek etika dalam penyelenggaran pemerintahan negara. "Karena sudah mengumumkan suatu capres yang secara sadar dinyatakan itu sebagai antitesis dari kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi, sehingga ini yang menimbulkan persoalan etika di dalam pemerintahan negara," cetus Hasto.

Menurut Hasto, Presiden Jokowi berada dalam posisi yang berbahaya apabila ada pihak-pihak yang 'bisik-bisik' secara rahasia di pemerintahan. "Ini yang terus kami kritisi, meskipun dalam demokrasi di buka ruang untuk mengkritik, tetapi terkait dengan strategi pemerintahan, ini kan diperlukan jajaran suatu kabinet yang solid," jelas Hasto.

"Karena menteri yang sudah bergabung dengan presiden ini sepenuhnya menjadi pembantu presiden," pungkasnya.