6 DPW PPP Keluarkan Instruksi Agar Kader Tunduk pada Hasil Mukernas

JawaPos.com - Sejumlah Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PPP tegas akan mengawal hasil Keputusan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP yang memutuskan Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP dan memberhentikan Suharso Monoarfa. DPW sepakat untuk bekerja bersama meningkatkan elektabilitas partai.

Setidaknya sudah ada enam DPW yang telah mengirimkan surat intruksi ke seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di wilayahnya untuk mengawal keputusan Mukernas. Keenam DPW itu adalah PPP Jawa Tengah, PPP Sumatera Barat, PPP Jawa Timur, PPP Sumatera Selatan, PPP Nusa Tenggara Timur (NTT), dan PPP Bangka Belitung.

“DPW PPP Sumatera Selatan mengintruksikan kepada seluruh DPC PPP se-Sumatera Selatan untuk mengamankan keputusan Mukernas PPP yang diselenggarakan pada 5 September 2022 di Banten yang memutuskan Muhammad Mardiono sebagai Plt Ketua Umum dan Arawani Thomafi sebagai Sekjen DPP PPP,” tulis instruksi PPP Sumsel tertanggal 6 September 2022.

Ketua DPW PPP NTT, Djainudin Lonek menyebutkan, pihaknya tegas mengawal hasil Mukernas karena patuh pada para kiai. "Sikap PPP NTT, tunduk, taat dan patuh terhadap istihat para ulama, keputusan para kiai dan juga konstitusi partai," kata Djainudin Lonek.

Para ulama, khususnya di Majelis Syariah sebelumnya telah mengeluarkan yang menjadi dasar digelarnya Mukernas dan pemberhentian Suharso. Pemberhentian Suharso ini juga untuk menjaga marwah PPP.

"Kader PPP dan pengurus di DPC dan PAC hingga ranting tetap tenang dan melakukan rekrutmen bakal calon dan mempersiapkan verifikasi partai," kata Djainudin.

Instruksi mengawal hasil Mukernas juga dibenarkan oleh Ketua DPW PPP Bangka Belitung Amri Cahyadi. Pihaknya dengan bulat mendukung keputusan Mukernas DPP PPP. PPP Babel juga akan melakukan konsolidasi di DPW dan DPC agar keputusan Mukernas DPP PPP bisa dijalankan oleh struktur partai paling bawah.

"Kami mendukung keputusan Mukernas PPP," kata Amri.

Sebagaimana diketahui, Suharso Monoarfa diberhentikan dari jabatannya ebagai Ketua Umum DPP PPP. Suharso diberhentikan dari posisi Ketum DPP PPP masa bakti 2020-2025 melalui rapat Mahkamah Partai yang digelar pada 2-3 September 2022.

“Mahkamah partai melakukan rapat dan mengeluarkan pendapat mahkamah partai, menyepakati usulan tiga pimpinan majelis untuk memberhentikan saudara Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum DPP PPP masa bakti 2020-2025,” kata Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP Usman M Tokan dalam keterangannya, Senin (5/9).

Mahkamah partai, lanjut Usman, menerima usulan tiga majelis PPP untuk memberhentikan Suharso yang dinilai telah menimbulkan kegaduhan di internal partai. Tiga majelis yang dimaksud yakni Majelis Syariah, Majelis Kehormatan dan Majelis Pertimbangan.

Ketiga Pimpinan Majelis PPP mengeluarkan surat fatwa, pada 30 Agustus 2022 dengan kewenangannya yang meminta agar Suharso diberhentikan dari jabatan Ketua Umum PPP.

“Pimpinan tiga Majelis DPP PPP telah melakukan musyawarah di mana para pimpinan majelis berkesimpulan bahwa terjadi sorotan dan kegaduhan PPP secara meluas yang tertuju kepada saudara Suharso Monoarfa pribadi,” pungkas Usman.

JawaPos.com - Sejumlah Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PPP tegas akan mengawal hasil Keputusan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP yang memutuskan Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP dan memberhentikan Suharso Monoarfa. DPW sepakat untuk bekerja bersama meningkatkan elektabilitas partai.

Setidaknya sudah ada enam DPW yang telah mengirimkan surat intruksi ke seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di wilayahnya untuk mengawal keputusan Mukernas. Keenam DPW itu adalah PPP Jawa Tengah, PPP Sumatera Barat, PPP Jawa Timur, PPP Sumatera Selatan, PPP Nusa Tenggara Timur (NTT), dan PPP Bangka Belitung.

“DPW PPP Sumatera Selatan mengintruksikan kepada seluruh DPC PPP se-Sumatera Selatan untuk mengamankan keputusan Mukernas PPP yang diselenggarakan pada 5 September 2022 di Banten yang memutuskan Muhammad Mardiono sebagai Plt Ketua Umum dan Arawani Thomafi sebagai Sekjen DPP PPP,” tulis instruksi PPP Sumsel tertanggal 6 September 2022.

Ketua DPW PPP NTT, Djainudin Lonek menyebutkan, pihaknya tegas mengawal hasil Mukernas karena patuh pada para kiai. "Sikap PPP NTT, tunduk, taat dan patuh terhadap istihat para ulama, keputusan para kiai dan juga konstitusi partai," kata Djainudin Lonek.

Para ulama, khususnya di Majelis Syariah sebelumnya telah mengeluarkan yang menjadi dasar digelarnya Mukernas dan pemberhentian Suharso. Pemberhentian Suharso ini juga untuk menjaga marwah PPP.

"Kader PPP dan pengurus di DPC dan PAC hingga ranting tetap tenang dan melakukan rekrutmen bakal calon dan mempersiapkan verifikasi partai," kata Djainudin.

Instruksi mengawal hasil Mukernas juga dibenarkan oleh Ketua DPW PPP Bangka Belitung Amri Cahyadi. Pihaknya dengan bulat mendukung keputusan Mukernas DPP PPP. PPP Babel juga akan melakukan konsolidasi di DPW dan DPC agar keputusan Mukernas DPP PPP bisa dijalankan oleh struktur partai paling bawah.

"Kami mendukung keputusan Mukernas PPP," kata Amri.

Sebagaimana diketahui, Suharso Monoarfa diberhentikan dari jabatannya ebagai Ketua Umum DPP PPP. Suharso diberhentikan dari posisi Ketum DPP PPP masa bakti 2020-2025 melalui rapat Mahkamah Partai yang digelar pada 2-3 September 2022.

“Mahkamah partai melakukan rapat dan mengeluarkan pendapat mahkamah partai, menyepakati usulan tiga pimpinan majelis untuk memberhentikan saudara Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum DPP PPP masa bakti 2020-2025,” kata Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP Usman M Tokan dalam keterangannya, Senin (5/9).

Mahkamah partai, lanjut Usman, menerima usulan tiga majelis PPP untuk memberhentikan Suharso yang dinilai telah menimbulkan kegaduhan di internal partai. Tiga majelis yang dimaksud yakni Majelis Syariah, Majelis Kehormatan dan Majelis Pertimbangan.

Ketiga Pimpinan Majelis PPP mengeluarkan surat fatwa, pada 30 Agustus 2022 dengan kewenangannya yang meminta agar Suharso diberhentikan dari jabatan Ketua Umum PPP.

“Pimpinan tiga Majelis DPP PPP telah melakukan musyawarah di mana para pimpinan majelis berkesimpulan bahwa terjadi sorotan dan kegaduhan PPP secara meluas yang tertuju kepada saudara Suharso Monoarfa pribadi,” pungkas Usman.