Menag dari Purnawirawan TNI, PDIP: Presiden Punya Alasan Sendiri

JawaPos.com - Posisi Menteri Agama (Menag) yang diisi oleh Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi menimbulkan banyak pertanyaan. Karena posisi itu tidak diisi dari kalangan pesantren maupun ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) atau Muhammadiyah. Namun, keputusan itu merupakan hak preogatif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sekertaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan, Presiden Jokowi punya alasan menunjuk Fachrul Razi sebagai Menag. Terlebih penunjukkan menteri merupakan hak prerogatif Presiden.

"Pak Jokowi tentu saja punya alasan, dan alasan itu yang menjadi pijakan bagi Pak Jokowi di dalam mengambil keputusan," kata Hasto ditemui di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (24/10).

Menurut Hasto, masukan dari NU terkait posisi Menag akan menjadi pertimbangan. Bahkan bisa saja, posisi Wakil Menteri akan diisi orang dari kalangan ormas Islam seperti NU maupun Muhammadiyah.

"Tentu saja sebagai seorang pemimpin yang terus mendengarkan apalagi ini dari kalangan NU, beliau menjadi bagian dari itu. Nah, Tentu saja apa yang disampaikan oleh NU ini juga menjadi masukan bagi Pak Jokowi kita lihat bagaimana seluruh konfigurasi yang ada di dalam kabinet dan nanti akan ada wakil wakil menteri juga," jelas Hasto.

Sebelumnya, Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU, KH Robikin Emhas mengakui bahwa dirinya dan pengurus banyak mendapatkan pertanyaan dari para kiai terkait menteri agama yang baru. Bahkan, beberapa di antaranya mengaku kecewa.

"Saya dan pengurus lainnya banyak mendapat pertanyaan terkait menteri agama. Selain pertanyaan, banyak kiai dari berbagai daerah yang menyatakan kekecewaannya dengan nada protes," kata Robikin dalam keterangannya, Kamis (24/10).

Robikin menuturkan, para kiai memahami soal Kementerian Agama yang harus berada di garda terdepan dalam mengatasi radikalisme berbasis agama. Bahkan, mereka juga sudah lama khawatir dengan fenomena pendangkalan pemahaman agama yang ditandai dengan makin maraknya sikap intoleransi hingga sikap ekstrem mengatasnamakan agama.

"Karena kondisi dan daya destruktif yang diakibatkan, secara kelembagaan jauh waktu NU tegas mengingatkan bahaya radikalisme. Bahkan NU menyatakan Indonesia sudah kategori darurat radikalisme di samping narkoba dan LGBT," ungkap Robikin.

Kendati demikian, kata Robikin, para kiai masih tak mengerti dengan dipilihnya menteri agama dari pensiunan TNI. "Para kiai tak habis mengerti terhadap pilihan yang ada," pungkasnya.