Amien Rais Minta KPK Tidak Menjadi Alat Politik

JawaPos.com - Kampanye Pilpres 2019 secara resmi telah ditetapkan pada hari ini, Minggu (23/9). Komisi Pemilihan Umum (KPU) berharap proses kampanye dapat berjalan secara damai dengan mengedepankan ide dan gagasan kedua pasangan capres-cawapres.

Menanggapi itu, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mengajak kubu petahana Jokowi-Ma'ruf untuk melakukan kampanye secara damai, sehingga melahirkan kesejukan dengan mengedepankan sopan santun. Namun itu dapat terlaksana dengan menerapkan beberapa unsur.

Pertama, kata Amien Rais, marilah kita bertekad tidak mengajak kekuatan asing mencampuri urusan Pileg dan Pilpres bangsa ini 

"Saya ikut di kubu Prabowo-Sandi. Jika Pak Prabowo menerabas, maka saya ingatkan," kata Amien saat memberikan sambutan dalam acara 'Ramah Tamah Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi di Smesco, Jakarta Selatan, Minggu (23/9).

Lebih lanjut, mantan ketua MPR RI itu juga Selain itu, politisi senior PAN ini meminta agar menjauhi politik uang. Karena itu merupakan bentuk penghinaan terhadap rakyat.

"Mari kita pelototi bersama, kalau ada yang main politik uang diserahkan ke pihak berwenang," paparnya.

Bahkan Amien pun meminta TNI dan Polri dapat bersifat netral dalam kontestasi Pemilu 2019. Hal ini semata untuk menjaga tidak adanya kecurangan dalam pesta demokrasi tersebut.

"Jadi kami ingatkan dengan sungguh-sungguh, jangan sampai sedetikpun TNI dan Polri terlibat dalam urusan Pileg dan Pilpres. Ini amat berbahaya," tegas Amien.

Amien pun meminta kepada pasangan Prabowo-Sandi dan Jokowi-Ma'ruf dapat mengedepankan sifat langsung, umum, bersih, jujur dan adil. Karena sifat-sifat tersebut dapat menghadirkan pemilu yang damai.

Tak hanya itu, tokoh reformasi ini pun meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menjadi alat politik untuk memenangkan salah satu satu pasangan calon. 

"KPK alat penegak hukum, tidak boleh jadi lembaga penegak hukum yang tebang pilih. Jangan sampai terjadi kalau terduganya dari pihak pemerintah itu dilindungi dan namanya bisa hilang, tapi kalau lawan politik dikejar sampai tidak masuk akal," jelasnya.