Sekjen Parpol Koalisi Prabowo-Sandi Kritik 25 Juta Pemilih Ganda

JawaPos.com - Seluruh sekjen partai politik pengusung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno melakukan pertemuan tertutup di hotel The Capitol SCBD, Jakarta, Senin (3/9) malam. Pertemuan ini pun membahas sejumlah isu strategis dalam menghadapi pilpres 2019 mendatang.

Ditemui awak media usai pertemuan, Sekjen PKS Mustafa Kamal mengaku dalam pertemuan tersebut persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih menjadi perhatian serius. Menurutnya, saat ini terdapat perbedaan data pemilih yang dimiliki partai dengan KPU.

"Dari hasil pertemuan ini kita mendapatkan pemaparan hasil data sementara DPS masing-masing partai. Lalu kami konfirmasi lagi ke KPU dari data itu, dari 137 jutaan pemilih dalam DPS terdapat 25 jutaan pemilih ganda," kata Mustafa saat melakukan konpers bersama para sekjen parpol koalisi lainnya di Resto Batik Kuring, Jakarta, Senin (3/9).

Tak hanya itu, Mustafa menyebut di beberapa dapil pun ditemukan beberapa pemilih ganda sampai 11 kali dalam satu TPS. Atas dasar itu dirinya meminta KPU untuk memperbaiki terlebih dahulu DPT yang terindikasi memiliki pemilih ganda.

"Kita minta diutuhkan dulu untuk kita olah lagi datanya apakah masih ada penggandaan. Bisa dibayangkan dari 137 juta itu ada yang tergandakan 25 juta. Nah itu kita akan cermati bersama-sama," ungkapnya.

Karena itu, Mustafa menolak jika nantinya KPU akan langsung menetapkan DPT pileg dan pilpres yang direncanakan pada Rabu (5/9) mendatang. Ia menyebutkan harus ada beberapa hal yang harus diklarifikasi oleh KPU.

"Memang ada hal-hal yang memerlukan klarifikasi lebih dalam dari KPU sebelum ada penetapan. Parpol koalisi Prabowo-Sandi menolak rencana KPU yang akan menetapkan DPT pileg dan pilpres," pungkasnya.

Senada dengan Mustafa, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku persoalan ini harus ditanggapi serius oleh KPU. Ia pun berharap pelaksanaan pemilu dapat berlangsung jujur dan adil.

"Kami minta KPU agar ingin agenda Rabu KPU benar-benar menyelesaikan tugasnya dengan baik. Maka kami minta KPU menyerahkan data 185 juta pemilih itu terlebih dahulu. Kami ingin pilpres dan pileg berlangsung jujur dan adil," pungkasnya.