Ini yang Harus Dilakukan PKB Jika Nekat Khianati Jokowi

JawaPos.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin terlibat perseteruan dengan Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy (Rommy). Gara-garanya, Romi mengajak Cak Imin untuk tetap bersama partai koalisi Jokowi.

Bahkan, menurut Cak Imin, Rommy menanyakan peluangnya maju dengan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo di Pilpres 2019, saat halal bihalal keluarga besar Bani Hasbullah Said di Jombang, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

Menanggapi itu, Rommy membenarkan bahwa dalam pertemuan itu sempat menyinggung soal peluang Gatot menjadi capresnya Cak Imin. Rommy ingin Cak Imin segera memastikan sikap berkoalisi di pilpres.Kendati demikian, dia tetap mengajak PKB agar tetap mendukung Jokowi di Pilpres mendatang.

Menanggapi 'perseteruan' antara Cak Imin dan Rommy, Pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing mengaku dirinya sependapat dengan Rommy yang berharap PKB segera menentukan dukungan pada Jokowi.

"Lebih realistis PKB tetap di dalam pemerintahan dan kembali mendukung Jokowi. Alasannya, hampir semua hasil survei menunjukkan saat ini belum figur lain yang bisa menandingi Jokowi dan Prabowo dari sisi elektabilitas dan ketokohaan sebagai capres 2019," ujar Emrus saat dihubungi wartawan, Kamis (21/6). 

Lebih lanjut, Emrus juga menyarankan PKB agar menghitung ulang kalkulasi politik, jika berani keluar dari koalisi parpol pendukung Jokowi dan membuat poros baru. Tentu saja mereka harus bekerja sama dengan calon-calon yang memiliki peluang tinggi untuk menang.

"Faktanya sekarang elektabilitas tertinggi ya masih Pada Jokowi dan Prabowo. Sementara figur lain, misalnya Gatot Nurmantyo masih jauh di bawah. Selisih antara Pak Jokowi dengan Prabowo saja berbeda 20 persen," jelasnya. 

Hingga saat ini, lanjut dia, Gatot juga belum menunjukkan tanda-tanda peningkatan elektabilitas. "Kalau Gatot tetap dicalonkan, pasti butuh energi yang lebih banyak untuk menyatunya partai-partai pendukung, karena dia kan bukan ketua umum partai," imbuhnya.

Lebih dari itu, PKB tidak mungkin sendiri mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Paling tidak ada dua atau tiga partai sehingga memungkinkan terpenuhi Presidential Threshold 20 persen kursi di parlemen atau 25 persen suara nasional.

"Memang sudah seharusnya partai-partai itu membuat keputusan (koalisi atau tidak) agar rakyat lebih cepat tahu, siapa paslon definitif, dan bisa mendiksuikan, mengkaji dan mengambil keuputusan paslon yang mereka akan pilih," pungkasnya.