Jika Menang, 100 Hari Pertama Prabowo-Sandi Bakal Benahi NIK

JawaPos.com - Pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno memastikan bakal membenahi dan memperbaiki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) pada 100 hari pertama. Hal ini demi mewujudkan pelayanan masyarakat yang hanya dengan menggunakan satu kartu yakni E-KTP.

Menurut Koordinator Jubir Prabowo-Sandi Dahnil Anzar Simanjuntak, permasahalan ditemukannya NIK ganda bakal menjadi penghambat dari mewujudkan pelayanan masyarakat dengan hanya menggunakan E-KTP. Karena itu, dibutuhkan pemutakhiran data NIK kependudukan terlebih dahulu.

"100 hari pertama tentu yang kita perbaiki itu adalah pembenahan ini (E-KTP), karena NIK masih ada yang double, segala macem pembenahan," kata Dahnil di Kantor Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta, Senin (18/3).

Nantinya, NIK kependuduk dari E-KTP ala Prabowo-Sandi bakal terhubung dengan program yang bernama sistem integrasi nasional. Artinya, satu chip dalam NIK penduduk dapat mendeteksi berbagai macam dan track record dari sang pemilik NIK.

"Jadi, sistem integritas nasional itu berkoneksi dengan orientasi pencegahan korupsi yang ingin diperbaiki oleh Prabowo-Sandi. Melalui SIN, semua data kita terdeteksi di sini. Kalau misalkan anda sudah menikah atau belum, Anda pernah terkait dengan pidana apa, Anda sakit berapa kali, rekening, NPWP dan BPJS terkoneksikan dengan ini (E-KTP)," tuturnya.

"Jadi, semuanya kita koneksikan dengan SIN dengan sistem integritas nasional. Nah sistem integritas nasional itu terkait data data tadi itu. Jadi, Anda tidak bersembunyi dari pajak misalnya," sambungnya.

Dia pun percaya kartu yang dicanangkan oleh kubunya tepat untuk menghadapi era digitalisasi dunia. Dahnil lantas mengkritik program kartu yang dikeluarkan pemerintah yang dinilai terlalu banyak dan tidak efektif.

"Coba dicek dompet anda, karena program Pak Jokowi itu kan kartunya bisa 7 sampai 14. Padahal kritik kami juga kenapa kita keluarkan SIN. ini kan era digitalalisasi. apalagi Pak Jokowi kan merasa paham sekali soal unicorn tentang online-online an itu. Justru pelaksanaannya bertentangan," tuturnya.

Di sisi lain, pihaknya juga menilai program kartu yang dicanangkan oleh Jokowi juga pemborosan uang negara. Terlebih, kerap juga digunakan untuk orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengeruk keuntungan.

"Kartu (E-KTP) ini dibuat mahal-mahal, kena kasus korupsi lagi. Kan sayang-sayang, kemudian udah di korupsi oleh koalisi yang sana kemudian ini (E-KTP) gak dimanfaatkan. Kami mau memanfaatkan ini," pungkasnya.