Cak Imin Sebut Pilkada Langsung Berbiaya Mahal, Penuh Kecurangan dan Tidak Menghasilkan Kepala Daerah Berintegritas

JawaPos.com – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menilai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung memiliki banyak persoalan mendasar. Salah satu yang paling disorot adalah tingginya biaya politik dan potensi kecurangan yang kerap menyertai proses tersebut. Menurutnya, PKB mendukung agar Pilkada dapat diselenggarakan melalui DPRD.

“Sikap PKB soal pilkada dipilih oleh DPRD sejak saat pemerintahan Pak SBY dan bahkan sudah berhasil dijadikan UU, alasannya sederhana; biaya mahal dan penuh kecurangan, juga aparatur belum banyak yang bisa netral,” kata Cak Imin dalam cuitan pada akun media sosial X, Jumat (2/1).

Ia menegaskan, sejak awal PKB telah berpandangan bahwa pilkada tidak langsung melalui DPRD lebih rasional dalam konteks efektivitas anggaran dan stabilitas pemerintahan daerah.

Ia mengungkapkan, kebijakan pilkada melalui DPRD sempat memiliki dasar hukum yang kuat sebelum akhirnya dianulir oleh kebijakan pemerintah berikutnya.

“Sayangnya kemudian dibatalkan oleh Perpu,” ujar Cak Imin.

Lebih lanjut, Cak Imin menilai hasil dari pilkada langsung juga belum sepenuhnya sesuai harapan. Ia menyebut banyak kepala daerah yang terpilih justru tidak memiliki kemandirian dan kekuatan kepemimpinan yang memadai.

“Produk pilkada langsung tidak banyak menghasilkan kepala daerah yang kuat dan mandiri,” imbuhnya.

Wacana Pilkada lewat DPRD menguat setelah pertemuan Cak Imin dengan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, bersama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di kediaman Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, pada Senin (29/12).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Sarmuji membenarkan adanya pertemuan tersebut. Ia mengakui, salah satu isu yang turut dibahas adalah wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) oleh DPRD.

“Mungkin ada masalah politik juga yang ikut terbahas. Mungkin saja (soal Pilkada). Waktunya cukup lama jadi bisa bahas apa saja,” ungkap Sarmuji kepada wartawan, Selasa (30/12).

Menurut Sarmuji, pertemuan itu berlangsung cukup lama, sehingga memungkinkan berbagai isu politik dibicarakan oleh para pimpinan partai yang hadir.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa pertemuan tersebut pada dasarnya merupakan agenda silaturahmi akhir tahun antar tokoh politik nasional.

“Itu pertemuan silaturahmi akhir tahun. Namanya silaturahmi pasti banyak hal yang dibahas sebagai bahan pembicaraan,” pungkasnya.