Kritisi Pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan, Komisi I DPR Ingatkan Tupoksi TNI Jaga Pertahanan Negara

JawaPos.com - Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, mengkritisi rencana TNI Angkatan Darat (AD) yang akan merekrut 24 ribu tamtama guna membentuk batalyon teritorial pembangunan. Ia mengingatkan, pentingnya pemahaman terhadap peran TNI dalam sistem pertahanan rakyat semesta serta ketahanan pangan nasional.

Hasanuddin mengingatkan, prajurit militer sejatinya disiapkan untuk kepentingan tempur dalam rangka menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, prajurit TNI sebaiknya lebih fokus pada kesiapan tempur dengan melakukan latihan secara intensif,” kata TB Hasanuddin, kepada wartawan, Kamis (12/6).

Rencana perekrutan 24 ribu tamtama itu sebelumnya disampaikan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispen TNI AD), Brigjen Wahyu Yudhayana. Perekrutan itu dilatarbelakangi penyusunan struktur organisasi terbaru, yakni Batalyon Teritorial Pembangunan.

Batalyon ini akan terdiri dari empat kompi yakni kompi pertanian, kompi peternakan, kompi medis, dan kompi zeni. Nantinya, Batalyon Teritorial Pembangunan akan tersebar di seluruh Indonesia dalam rangka mendukung stabilitas dan pembangunan di 514 kabupaten/kota.

Karena itu, Hasanuddin mengingatkan Indonesia yang menganut sistem pertahanan rakyat semesta, seharusnya potensi negara dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan negara.

Doktrin utama yang diterapkan adalah perang berlarut, dimulai dengan perang konvensional dan jika diperlukan berlanjut dengan perang gerilya hingga kemenangan tercapai.

“Dalam keadaan perang, prajurit TNI dapat turun langsung menjadi petani di lapangan dalam membangun depot-depot logistik,” tegasnya.

Sedangkan dalam keadaan damai seperti saat ini, lanjut TB Hasanuddin, tugas membangun ketahanan pangan sebaiknya diserahkan kepada kementerian yang profesional, yaitu Kementerian Pertanian.

“Sementara dalam keadaan damai, membangun depot-depot logistik atau ketahanan pangan sebaiknya tidak ditangani langsung oleh prajurit TNI aktif, melainkan diserahkan kepada kementerian terkait yang sudah terstruktur, yakni Kementerian Pertanian,” pungkasnya.