DPR Wanti-wanti Panglima TNI Baru Jaga Netralitas di Tahun Politik

JawaPos.com - Anggota Komisi I DPR RI Arwani Thomafi mendorong agar Calon Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, dapat meningkatkan profesionalisme tantara sebagai pelindung rakyat. Sebab, periode kepemimpinan Panglima TNI yang akan diembannya relatif singkat, namun ada banyak tanggung jawab yang akan dihadapi.

"Ada banyak hal yang memang harus menjadi perhatian bagi TNI. Salah satunya adalah bagaimana memprioritaskan di masa yang tidak cukup panjang ini beberapa prioritas, terobosan dari Panglima (baru) untuk memberikan satu porsi bagaimana membuat TNI ini lebih mampu meningkatkan profesionalisme, lebih mampu meningkatkan posisi dari TNI untuk betul-betul menjadi pelindung rakyat," kata Arwani kepada wartawan, Minggu (4/12).

Politikus PPP ini juga memberikan perhatian khusus agar TNI mampu berdiri di posisi yang tepat saat digelarnya Pemilu 2024. Dia menjelaskan, profesionalisme prajurit dan netralitas TNI dalam Pemilu harus benar-benar dijaga.

Menurutnya, TNI harus berada di belakang rakyat. Karena itu, dia meminta agar Panglima TNI yang baru harus berkaca pada momentum-momentum politik pemilu-pemilu sebelumnya terkait bagaimana menjaga netralitas TNI.

"Betul-betul TNI itu (harus) menjadi milik rakyat, bukan milik partai tertentu, bukan milik golongan tertentu. Inilah yang akan memperkuat TNI itu sendiri. Saya yakin Pak Yudo akan mampu membawa posisi TNI yang betul-betul menjadi milik rakyat itu," ungkap Arwani.

Arwani menegaskan, tahun 2023 yang sebentar lagi akan datang, adalah tahun politik sebagai persiapan menghadapi Pemilu 2024. Dia menekankan, tahun politik penting untuk menempatkan profesionalisme posisi TNI dalam kancah perpolitikan.

"Panglima TNI harus melakukan terobosan komunikasi dalam konteks perkembangan atau dinamika nasional," tegas Arwani.

Komisi I DPR RI sebelumnya menyetujui Laksamana Yudo Margono menjadi calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa. Keputusan itu diambil setelah mendengar paparan visi dan misi orang nomor satu di matra angkatan laut itu dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR RI, Jumat (2/12).

"Mempertimbangkan pandangan fraksi-fraksi menyetujui dengan hormat pemberhentian dengan hormat kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Lalu, menyetujui Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI yang baru," ujar Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid.

Saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan, Yudo Margono akan mengoptimalkan empat program prioritas. Menurut Yudo, empat program prioritas dibuat untuk mewujudkan visinya menuju TNI Patriot NKRI.

"Pertama, mengakselerasi pembangunan SDM yang unggul dalam setiap penugasan, dilandasi dengan profesionalisme dan jiwa yang tangguh," ucap Yudo.

Yudo menegaskan, dirinya mengaplikasikan program itu selama menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL). Yudo mengaku, selama menjabat KSAL memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia (SDM).

"Karena ini menjadi modal dasar dalam pembangunan TNI," tegas Yudo.

Program kedua, lanjut Yudo, meningkatkan kesiapan operasional satuan TNI, baik personel maupun alutsistanya. Hal ini penting, dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan yang tinggi dan siap untuk digerakan kapanpun sesuai kebutuhan.

Program ketiga, sambung Yudo, memperkuat implementasi konsep gabungan yang telah diaktualisasikan melalui pembentukan Kopgab TNI.

"Keempat, memantapkan implementasi reformasi birokrasi dan kultur di tubuh TNI guna menunjang semua tugas dan tanggung jawab TNI dalam menegakan kedaulatan NKRI," pungkas Yudo.