Mahfud MD Akui Banyak Mafia Tambang yang Dibeckingi Oknum Aparat

Mahfud MD bertemu dengan pemilih pemula di warung kopi di Surabaya.

JawaPos.com - Calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD merespons pernyataan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, yang ingin mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) jika ada perusahaan yang terbukti melakukan pertambangan ilegal. Menurut Mahfud, pencabutan IUP bukan hal yang mudah, lantaran banyak mafia di balik maraknya pertambangan ilegal.

"Bilang cabut aja IUP-nya nah, mencabut IUP itu banyak mafianya saya sudah mengirim tim kelapangan, ditolak, sudah putusan Mahkamah Agung," kata Mahfud saat debat keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (21/1).

Mahfud menjelaskan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah mengungkap bahwa banyak pertambangan ilegal di Indonesia yang dibacking oleh oknum aparat penegak hukum.

Baca Juga: Ayah Ammar Zoni Meninggal Dunia, Irish Bella Tuliskan Doa Terbaik

"Bahkan KPK seminggu lalu mengatakan untuk pertambangan di Indonesia itu banyak sekali yang ilegal itu di backing oleh aparat dan pejabat itu masalahmya," ujar Mahfud.

Menko Polhukam itu juga menyinggung soal banyaknya penebangan hutan di Indonesia, dalam 10 tahun terakhir yang memakan lahan hingga 23 kali Pulau Madura.

"Saya mencatat juga tambang ilegal sebanyak lebih dari 2500, tapi juga ada yang lebih dari itu dalam 10 tahun terakhir terjadi devoristrasi 12,5 hektar hutan kita itu jauh lebih luas dari Korea Selatan, 23 kali luasnya Pulau Madura,” tegasnya.

Baca Juga: Ketum PSI Kaesang Ingatkan Peran Penting Relawan di Pemilu 2024

Debat keempat Pilpres 2024 digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada Minggu (21/1) malam ini pukul 19.00 WIB. Debat ini diikuti oleh tiga calon wakil presiden (cawapres) yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD.

Pada debat keempat ini, para cawapres beradu ide dan gagasan sesuai tema yang telah ditentukan, yakni pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.

Editor: Bintang Pradewo