Dua Kubu Beda Dukungan, Dualisme PPP Sulit Diakhiri

JawaPos.com - Konflik internal PPP berpotensi berimbas kepada elektoral partai. Terlebih lagi belum ada upaya untuk 'islah' di antara kedua kubu.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin ‎mengatakan, konflik antara Romahurmuziy dan juga Humphrey Djemat sudah berjalan lama. Semestinya, kedua kubu bisa bersatu di tengah momen Pemilu 2019 yang semakin dekat.

"PPP ini adalah partai bersejarah, karena partai Islam tertua, kalau elektabilistanya tidak tinggi maka ada yang salah, yang harus diperbaiki, ada sesuatu yang harus dirubah," ujar Ujang kepada JawaPos.com, Jumat (16/11).

"Nah akhir-akhir ini PPP tidak melakukan apa-apa. Ditambah lagi ada dualisme konflik. Ini suatu kerugian besar bagi kader kader PPP‎," tambahnya.

Oleh sebab itu apabila PPP tidak lolos ke parlemen, maka sangat mencoreng wajah partai Kakbah itu. Pasalnya PPP adalah salah satu partai terlama dan memiliki sejarah yang panjang.

‎"Iya (mencoreng PPP). Sangat disayangkan kalau hanya karena konflik elite, (PPP) tidak lolos PT (parliamentary treshold)," tegasnya.‎

Untuk islah, Ujang juga menilainya sangat sulit. Karena dua kubu ini beda dalam dukungan politik. Misalnya PPP Romahurmuziy ke Jokowi-Ma'ruf Amin. Sementara kubu Humphrey Djemat mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Sepertinya islah susah karena dalam perkembangannya sudah beda dukungan. Artinya ada dualisme itu kekuatan PPP sudah terpecah belah, saat orang siap-siap menjalankan mesin politiknya tapi PPP pecah," pungkasnya.

Berdasar survei Alvara Research Center, PPP menjadi satu dari sekian partai yang terancam tak lolos PT. Dalam sigi pada 8-22 Oktober 2018 itu, PPP mengantongi perolehan suara 2,2 persen.

Sementara perolehan teratas masih milik PDIP dengan 29,9 persen, diikuti Gerindra 18,4 persen, Partai Golkar 9,5 persen, PKB 7,2 persen dan Partai Demokrat 6,3 persen.

Untuk Nasdem 3,4 persen, PKS 2,9 persen, PAN 1,6 persen, Perindo 1,3 persen, Partai Hanura 0,6 persen, PSI 0,3 persen, PBB 0,1 persen, PKPI 0,1 persen, Partai Berkarya 0,1 persen dan Partai Garuda 0,1 persen.