PSI: Jangan Buat Rakyat Menyesal Memilih Anda

JawaPos.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak dan kecewa terhadap sikap Komisi VIII DPR untuk menarik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020.

“Rencana Komisi VIII menarik RUU PKS dari daftar Prolegnas merupakan kegagalan DPR menunjukkan keberpihakan pada perempuan. Ada jutaan perempuan Indonesia korban kekerasan seksual yang menanti pengesahan RUU ini,” kata Koordinator Juru Bicara PSI Dara Nasution kep‎ada wartawan, Rabu (1/7).

Dara menambahkan, ini adalah RUU lex specialist yang sangat dibutuhkan oleh rakyat. Sebab, Data kekerasan seksual di Indonesia menurut Komnas Perempuan, sudah sangat mengkhawatirkan. Setiap dua jam ada tiga perempuan menjadi korban kekerasan seksual.

"RUU ini sangat berpihak terhadap korban. Hal yang selama ini sangat minim perhatian," ujarnya.

Bahkan, lanjut Dara, di masa wabah Covid-19, data menunjukkan bahwa kekerasan seksual kian meningkat. Jelas kebutuhan payung hukum terhadap korban kekerasan seksual kian mendesak. "Saya melihat DPR RI di Komisi VIII terkesan tidak paham prioritas," katanya.

Dara juga menyatakan, alasan penarikan RUU PKS jelas sangat mengecewakan. Oleh sebab itu PSI mempertanyakan ke mana anggota dewan perempuan. Karena sudah seharusnya kaum perempuan di DPR mestinya bersatu dan mengadvokasi RUU PKS yang jelas-jelas memperjuangkan kepentingan perempuan.

“Ibu dewan yang terhormat, jangan lupa bahwa perempuan bisa terpilih ke parlemen juga karena ada kebijakan affirmative action kuota perempuan 30 persen. Mestinya RUU PKS ini menjadi momentum pembuktian kinerja sebagai perwakilan perempuan. Jangan buat rakyat menyesal memilih Anda,” ungkapnya.

Sejak awal 2019, PSI menyatakan RUU PKS harus segera disahkan. Menurut PSI, kasus kekerasan seksual dapat dilihat sebagai permasalahan struktural dan kultural. Masalah struktural berkaitan dengan kekosongan hukum yang dapat mengatur persoalan kekerasan seksual secara utuh.

Sedangkan dari sisi kultural, pandangan patriarki masih sangat kuat di Indonesia. Pandangan tersebut menaruh posisi laki-laki yang lebih kuat dan dominan daripada perempuan.

"Sehingga hadir ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan," tuturnya.

Diketahui, Komisi VIII DPR mengusulkan agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual PKS) dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2020.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang saat rapat di Badan Legislasi (Baleg).‎ "Sebagaimana surat kami pada Maret lalu dari usul komisi VIII ada dua RUU, kami kami menarik RUU penghapusan kekerasan seksual. Karena pembahasannya agak sulit," kata Marwan.

Walhasil, Komisi VIII untuk prolegnas prioritas tahun 2020 ini hanya mengusulkan dua RUU yakni RUU Penanggulangan Bencana dan RUU Kesejahteraan Lanjut Usia.

"Karena itu kami menarik dan sekaligus kami mengusulkan ada yang baru yaitu RUU Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Karena RUU bencana sudah berjalan, perkiraan teman-teman, RUU tentang kesejahteraan lanjut usia masih bisa kita kerjakan," kata Marwan.