Akankah Jokowi Beri Keistemewaan Pada Airlangga, Ini Kata Analis UIN

JawaPos.com - Sejumlah analis dan pakar politik mulai banyak yang mneyoroti dinamika politik di internal Golkar. Pasalnya, dalam waktu dekat ini dikabarkan DPP partai berlambang beringin itu akan menggelar munaslub, untuk memilih pengganti Setya Novanto.

Salah satunya adalah pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Pangi Syarwi Chaniago. Menurutnya, siapa pun ketua umum Golkar nanti memiliki tugas berat untuk memulihkan citra partai runner up Pemilu 2014 tersebut. 

“Pemulihan citra parpol ini tentu seiring dengan agenda politik pribadi ketua umum dan parpolnya. Karena itu ketum baru harus bebas kepentingan personal. Tapi mengutamakan agenda besar Golkar dan kader di grass root,” ujar Pangi.

Pangi yang juga merupakan Direktur eksekutif Voxpol Center itu menambahkan, Golkar saat ini membutuhkan figur bersaih yang memiliki kharisma pemersatu yang mampu menyatukan. 

“Jadi butuh orang yang sudah terbukti mampu membawa Golkar pada perjalanan tanpa perpecahan,” tegasnya.

Lebih lanjut Pangi juga menambahkan, sejauh ini di bursa calon ketua umum Golkar memang sudah beredar nama Airlangga Hartarto yang juga merupakan menteri perindustrian di Kabinet Kerja. Namun, Pangi meyakini Presiden Joko Widodo tak akan memberikan keistemewaan untuk Airlangga. 

“Terbukti Jubir Istana sudah menegaskan bahwa Presiden hanya memberi izin terkait pencalonan Airlangga, tapi soal mekanisme (pemilihan ketua umum, red) dikembalikan ke internal Partai Golkar,” ulasnya.

Sebelumnya pengamat politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten, Leo Agustino juga menyatakan, Presiden Joko Widodo yang bukan kader Golkar justru harus berhati-hati mencermati berbagai upaya untuk menariknya ke masalah internal partai berlambang beringin itu. Sebab, siapa pun ketua umum Partai Golkar pasti punya ambisi pribadi. 

“Saya tidak terlalu bersepakat apabila ketum partai tidak punya agenda pribadi. Secara tersurat sangat mungkin mereka akan menyatakan arah kebijakan yang mereka ambil berasal dari aspirasi akar rumput, tapi implementasinya selalu saja akan ada agenda balik layar yang tidak pernah kita ketahui,” ulasnya.