Pelimpahan SMA/SMK di Kaltim Rampung, Kualitas Harus Meningkat

Jawapos.com - Transisi peralihan kewenangan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi di Kaltim akhirnya rampung. Sebanyak 5.123 guru PNS dan non-PNS siap dilimpahkan. Saking rumitnya, data guru tersebut baru rampung pada 31 Januari.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim Dayang Budiati mengungkapkan, data terdiri dari 3.578 guru SMA dan 2.968 guru SMK. Kemudian, tenaga administrasi berstatus PNS dan non-PNS jenjang SMA sebanyak 792 orang serta SMK sebanyak 641 orang.

Adapun jumlah pengawas SMA/SMK sebanyak 112 orang. “Total seluruhnya hasil pelimpahan sebanyak 8.091 orang,” beber Dayang Budiati. Dia mengakui, pelimpahan kewenangan pendidikan SMA/SMK di Kaltim dari kabupaten/kota ke provinsi sesuai amanat UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah sempat terkendala. Meski akhirnya bisa diselesaikan sehingga tidak mengganggu proses belajar mengajar di sekolah.

“Harus sesuai yang diharapkan. Pelimpahan ini mesti berdampak signifikan dalam meningkatkan mutu dan kualitas sekolah di Kaltim, khususnya SMA/SMK yang jadi wewenang pemprov,” ujarnya. Dengan finalnya pendataan tersebut, lanjut dia, gaji guru dan tenaga administrasi khusus PNS, sudah terealisasi di seluruh kabupaten/kota se-Kaltim.

Artinya, tidak ada lagi alasan bagi para guru maupun staf administrasi untuk bermalas-malasan. Sementara itu, terkait gaji guru dan staf administrasi non-PNS, dia menegaskan, bakal diupayakan terealisasi pada Februari ini.

“Kami sedang proses administrasinya,” sebutnya. Disinggung soal bantuan operasional sekolah daerah (bosda) dan insentif guru, perempuan yang sebelumnya menjabat sekretaris Dinas Pendidikan Kaltim itu pun menyatakan hal serupa.

Semua yang menjadi hak dan kewajiban pemerintah dalam bentuk gaji, insentif, maupun bosda dalam waktu dekat segera direalisasikan. “Tunggu saja,” janjinya. Sementara itu, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kaltim Musyahrim, meminta pemprov, khususnya Disdikbud Kaltim, segera memproses gaji, insentif, dan bosda.

Hal itu sangat penting. Karena berkaitan dengan kesejahteraan guru dan operasional sekolah. “Kalau ada, jangan ditahan, harus disegerakan,” kata Musyahrim. Secara khusus, mantan kepala Disdik Kaltim itu meminta pemprov harus segera memproses pencairan bosda. Pasalnya, saat ini sekolah harus mempersiapkan kebutuhan untuk menggelar ujian nasional maupun ujian sekolah.

“Terutama SMK, mereka butuh peralatan dan bahan baku untuk praktik. Kalau ditunda terlalu lama khawatir mengganggu jadwal yang sudah ditentukan. Syukur-syukur kalau mereka bisa utang, kalau tidak bagaimana?” kritiknya.

Diketahui, pada simulasi perhitungan nominal bosda, pemprov memproyeksikan nominal bosda di angka Rp 1,4 juta per siswa per tahun. Angka tersebut jika ditambah bantuan operasional daerah dari APBN sebesar Rp 1,5 juta per siswa per tahun. Jika ditotal, mencapai Rp 2,9 juta.

Artinya, secara nasional masih berada pada indeks wajar, yakni antar Rp 2,5–3,5 juta per siswa. Namun, nominal itu dinilai belum cukup. Apalagi bosda kerap bermasalah. Terlebih Pencairannya sering telat. Bahkan, tahun lalu, bosda yang disalurkan ke sekolah hanya berlangsung satu semester. 

“Tahun lalu, bosda hanya sampai Juli. Agustus-Desember tidak cair. Sudah gitu terlambat pula. Kami berharap setelah pelimpahan ini bisa lebih baik jangan jadi tambah susah. Artinya kalau tidak bisa gratis jangan dipaksakan. Harus ada solusi konkret,” kata Kepala SMA 1 Samarinda Budiono. (*/him/riz/k8/fab/JPG)