Penyaluran Subsidi Kuota Harus Berkaca dari Bansos Sebelumnya

JawaPos.com - Pemerintah telah meluncurkan banyak bantuan sosial (bansos) di tengah pandemi Covid-19. Hal tersebut di maksudkan untuk menopang perekonomian masyarakat.

Mulai dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Bansos Kartu Prakerja. Lalu ada juga, subsidi listrik, subsidi UMKM serta bantuan subsidi upah (BSU).

Salah satu yang terbaru adalah bantuan subsidi pulsa bagi siswa, guru, mahasiswa dan dosen. Melihat itu, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai, pemerintah harus bercermin pada penyaluran bansos-bansos sebelumnya.

"Banyak yang tidak tepat sasaran, datanya out of date kemudian ada dugaan penyelewengan, karena bantuan internet ini datang belakangan, harus berkaca pada bantuan yang sudah-sudah," terang dia kepada JawaPos.com, Selasa (1/9).

Dia meminta pemerintah untuk merincikan strategi bagaimana agar bansos tepat sasaran, calon penerima bantuan yang diverifikasi serta pengawasan dan pemantauan yang melibatkan publik.

"Yang jelas bantuan ini jangan dilepas, harus berangkat dari pengalaman-pengalaman bantuan yang sudah, jadi proses pemantauan dan evaluasi itu harus diperketat dan kriterianya harus jelas, siapa yang berhak dan tidak berhak," jelasnya.

Dengan koordinasi yang erat, kata Ubaid, ini akan membantu pemerintah dalam pengawasan penyaluran bantuan subsidi pulsa. "Masyarakat bersama-dengan pemerintah untuk mensukseskan program ini, membantu mengawasi suapay tepat sasaran," terang dia. (*)