Pendidikan Vokasi Jangan Dianggap Nomor Dua

JawaPos.com - Stigma masyarakat terkait pendidikan kejuruan atau vokasi kurang bergengsi ketimbang perguruan tinggi sulit dihindari. Padahal, lulusan vokasi jauh lebih terampil dan siap tembus ke pasar kerja. Masalah lainnya, pendidikan vokasi (SMK dan Politeknik) dinilai masih belum mampu menjawab kebutuhan pasar kerja nasional.

Setidaknya ada 3 faktor yang menyebabkan lulusan pendidikan vokasi belum dapat diserap oleh pasar kerja, yaitu program, tenaga pengajar dan sarana pendidikan. Pelatihan vokasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kompetensi SDM.

"Pelatihan vokasi atau pelatihan kerja bukan hanya di Balai Latihan Kerja (BLK) kami dorong partisipasi swasta dan training center perusahaan," tegas Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri dalam Pameran Industri dan Job Market Fair di Balai Latihan Kerja (BLK) Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis (7/9).

Hanif mengungkapkan dunia swasta di negara maju bahkan sudah melakukan 70 persen dalam investasi SDM. Hal itu menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia untuk memfasilitasi angkatan kerja 2 juta per tahun.

"Pelatihan vokasi yang diselenggarakan oleh BLK-BLK akan menjadi alternatif utama dalam meningkatkan kualitas SDM," katanya.

Namun sayangnya, kondisi BLK yang ada di seluruh Indonesia juga belum begitu menggembirakan. Dari 301 BLK yang ada di seluruh Indonesia, hanya ada 82 BLK (27 persen) yang kondisinya tergolong baik. Untuk meningkatkan kualitas lulusan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK.

"Salah satu tugas yang diemban BLK berkaitan dengan Inpres tersebut adalah memberikan kemudahan bagi siswa SMK untuk melakukan praktek kerja di Balai Latihan Kerja (BLK)," jelas Hanif.

Hanif menyebutkan jika melihat angkatan kerja dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, terdapat 61 persen angkatan kerja hanya berpendidikan lulus SMP. Kondisi ini cukup memprihatinkan karena hal ini menunjukan bahwa gap antara tenaga kerja skilled dan unskilled terlalu besar.

"Salah satu kebijakan pemerintah untuk mempercepat peningkatan kompetensi tenaga kerja unskilled adalah dengan tidak mensyaratkan umur serta pendidikan sebagai syarat bagi peserta pelatihan di BLK-BLK.Mengingat saat ini kita telah memasuki kompetisi global, terlebih lagi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)," tandasnya.