IPW: Cakada Jangan Main Jorok dengan Libatkan TNI dan Pori

JawaPos.com - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengingatkan kepada para pasangan calon kepala daerah (cakada) untuk tidak bermain kotor dengan melibatkan TNI dan Polri. Neta meminta cakada bisa menjaga kondusivitas Pilkada Serentak 2018.

"Jangan main jorok seperti sekarang karena mengotori reformasi dan sistem demokrasi," kata Neta dalam diskusi publik bertema 'Netralitas TNI-Polri jadi Sorotan' di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (22/6) malam.

Komentar tersebut dia sampaikan menyoroti preseden yang melibatkan mantan Wakapolda Maluku Brigjen Pol Hasanuddin. Yang bersangkutan diduga mendukung salah satu pasangan calon di Pilgub Maluku.

Neta khawatir, tidak netralnya pejabat tinggi Polri akan memicu konflik di Maluku. Apalagi Maluku menjadi salah satu daerah rawan konflik.

"Sangat memprihatinkan sekali. Situasi Maluku sudah panas sekali. Untungnya Kapolri bertindak cepat untuk menindak Wakapolda dan hal-hal seperti ini," tutur Neta.

Sementara itu, Direktur Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menyebut ada kecenderungan cakada yang berlatar belakang kepolisian menggunakan institusi Polri untuk proses pemenangan. Ia menilai, ini tidak sesuai dengan tugas Polri yang sebenarnya.

"Tugas Polri adalah pengamanan, bukan pemenangan," ucap Karyono.

Menurutnya, Undang-Undang tentang Polri secara tegas menyatakan bahwa Polri harus netral dan tidak boleh berafiliasi dengan partai politik (parpol). Demikian pula halnya dengan TNI.

Lebih lanjut, Karyono meminta TNI dan Polri secara konsisten menjalankan amanat undang-undang. Mereka tidak boleh berpolitik dengan alasan apapun.

"TNI-Polri harus istiqomah, taat hukum dan undang-undang. Tidak boleh berpolitik meskipun ada calon yang berlatar belakang TNI-Polri," pungkas Karyono.