Hasil Surveinya Disebut 'Bau Busuk', Ini Pembelaan Charta Politika 

JawaPos.com - Hasil survei yang dirilis Charta Politika menuai kritikan dari sejumlah pihak. Sigi mereka ihwal Pilkada DKI Jakarta putaran kedua dinilai 'melenceng' dari mayoritas lembaga survei. Pengamat Politik Ziyad Falahi bahkan menyebut hasil survei Charta Politika 'bau busuk'.  

Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya membantah tuduhan miring yang dilontarkan Ziyad. Tudingan surveinya upaya mencari perhatian dan uang semata, kata Yunarto, adalah bentuk provokasi. Yunarto meminta Ziyad belajar matematika dasar dan silogisme.

"Belajar dulu matematika dasar sebelum komentar. (Data-data argumentasi) yang disebutkan (Ziyad) salah semua," kata Yunarto dalam pesan elektroniknya kepada redaksi, Minggu (16/4).

Pertama, kata Yunarto, margin of error dari survei yang dirilis pihaknya pada Sabtu, 15 April 2017 adalah sebesar 3,5 persen. Bukan 2,5 persen seperti disampaikan Ziyad, dan kemudian menuduh survei Charta ada 'bau busuk'nya. Survei, dikatakan Yunarto, dilakukan terhadap 782 responden.

Kedua, soal undecided voters atau responden yang belum menentukan pilihan. Ziyad menyebut undecided voters sebesar 19 persen. Padahal yang benar, kata Yunarto, jumlah undecided voters dari hasil surveinya adalah 7,9 persen. 

"Makanya belajar hitung pengurangan dan pertambahan," kata Yunarto.

Ketiga, survei Charta yang dirilis tanggal 12 Februari  2017 yang menyebutkan bahwa Ahok unggul dengan 39 persen dan Anies hanya 31,9 persen yang dipersoalkan Ziyad adalah hasil simulasi terhadap tiga nama, yakni Agus Yudhoyono, Ahok dan Anies.

Adapun asal muasal angka Ahok dapat  41 persen dan Anies 44,5 persen yang digunakan oleh Yunarto sebagai pembanding untuk menjelaskan survei terbarunya adalah hasil simulasi dua nama.

"Terima kasih atas provokasi dari orang yang perlu belajar matematika dasar dan silogisme sebelum komentar," tegas Yunarto.

Dalam keterangannya Yunarto pun mempermasalahkan judul berita yang mengutip pandangan Zaid tersebut.

"Menurut saya (berita) berisikan ujaran kebencian dan sikap SARA yang berpotensi bermasalah hukum," pungkas Yunarto.(dem/rmol/mam/JPG)