Jenderal TNI-Polri Dilirik Parpol, Kader Diprediksi Jadi Kutu Loncat

JawaPos.com - Sejumlah partai politik sepertinya tengah keranjingan sosok jenderal dari TNI maupun Polri untuk diusung dalam Pilkada Serentak 2018. Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Pangi Syarwi Chaniago menilai ada kegagalan sistem kaderisasi partai politik dalam hal ini.

Kata dia, ada tren parpol mengambil jalan pintas dengan menarik jenderal ke gelanggang politik. Terkesan, partai tak percaya diri mengusung kadernya sendiri.

"Ambisi bintang TNI Polri di Pilkada semakin menguat akhir-akhir ini di saat partai gagal melakukan kaderisasi," katanya melalui pesan singkat yang diterima JawaPos.com, Sabtu (6/1).

Dia menuturkan, ada fenomena split ticket voting yaitu parpol lebih menonjolkan kandidat (figur) dibandingkan dengan kader partai sendiri. Lalu, memprioritaskan figur eksternal atau melakukan 'utsourcing' politik dengan mengusung jenderal TNI dan Polri ketimbang mengusung kader dari rahim parpol itu sendiri.

"Jauh lebih baik partai politik memberikan boarding pass pada kadernya dibandingkan kader eksternal. Dealetika meritokrasi menjadi rusak, kenapa tak memajukan kader sendiri yang kualitasnya tak perlu diragukan lagi?" kata Pangi.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Reseach and Consulting itu mengatakan, jika parpol lebih memilih sosok eksternal, maka tidak heran banyak kader yang pilih pindah partai.

"Ini soal masa depan partai itu sendiri, wajar kemudian menguat fenomena deparpolisasi karena ulah partai itu sendiri yang tak menghormati kadernya," sebutnya.

Ya, ada pkonsekuensi logis dari keputusan mengambil atau mengusung calon kepala daerah yang bukan kader partai. Pertama, tentu lebih sangat sulit mengontrol dan mengawasi kepala daerah eksternal yang bukan kadernya dibandingkan kader partai. "Kedua, tentu lebih besar potensi kutu loncat atau lompat pagar kader eksternal," tambahnya.

Di satu sisi, memang citra institusi TNI sentimennya positif. Yaitu, lembaga yang paling dipercaya publik. Parpol tentu mengambil momentum tersebut mengusung jenderal aktif maupun yang sudah purnawirawan.

Kelebihan pemimpin dari TNI dan Polri, menurutnya karena sosok ketegasan dan soal kedisiplinan. Namun pada saat yang sama ada kelemahan. Yaitu karakter pemimpin garis komando.

"Muncul persoalan bagaimana mereka menyesuaikan dengan ritme tata cara kerja sipil, kepemimpinan latar belakang sipil dengan pola kerja garis putus putus, egaliter, dan berbasis konsensus," pungkas Pangi.

Sekadar informasi, saat ini ada lima orang figur jenderal aktif dari kesatuan TNI dan Polri yang akan meramaikan Pilkada 2018 sebagai calon gubernur. Beberapa partai politik besar seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Gerindra, Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan Sejahtera mengusung mereka.

Adapun kelima jenderal tersebut adalah Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Letnan Jenderal TNI Edy Rahmayadi, Kepala Kepolisian Daerah Kalimatan Timur Inspektur Jendral Polisi Safaruddin, Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Inspektur Jenderal Polisi Anton Charliyan, Kepala Korps Brimob Polri Inspektur Jenderal Murad Ismail, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw.