Fithra Faisal: Fungsi Promosi Dagang Bakal Lebih Optimal

DALAM pembahasan restrukturisasi kabinet, ada wacana bahwa Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan dilebur, khususnya terkait fungsi pengembanganekspor. Pengamat ekonomi internasional menilai hal tersebut positif karena kerja sama perdagangan berkaitan erat dengan hubungan baik antarnegara. Berikut obrolan wartawan Jawa Pos Agfi Sagittian dengan pengamat ekonomi internasional Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal kemarin (20/8).

---

Apa pendapat Anda soal rencana pemerintah menggabungkan Kemenlu dengan Kemendag mengenai tugas pengembangan ekspor?

Saya rasa itu sangat baik. Sebab, selama ini, dalam konteks perundingan internasional, Kemenlu menjadi salah satu ujung tombak. Namun, sering kali Kemenlu kehilangan konteks ekonomi. Mereka lebih dominan ke politik. Memang mereka sudah melakukan promosi dagang, tapi dari sisi pengayaan tentu sangat terbatas. Sehingga penggabungan tersebut membuat diplomasi ekonomi menjadi lebih baik.

Lantas bagaimana memisahkannya, mengingat di Kemendag sendiri terdapat Direktorat Perdagangan Luar Negeri?

Itu hanya masalah teknis. Seharusnya, jika memang sudah ada penggabungan nantinya, terkait perdagangan internasional bisa diserahkan kepada badan atau divisi yang baru. Dengan begitu, Kemendag juga bisa lebih fokus mengurusi perdagangan dalam negeri. Kita berharap kondisi tersebut bisa meningkatkan angka ekspor kita.

Apa catatannya supaya tim baru nanti dapat lebih efektif dalam melakukan promosi dagang?

Selama ini masih cenderung lebih banyak birokrat yang terlibat dalam pertemuan dengan negara lain. Akan menjadi sangat baik jika melibatkan lebih banyak profesional. Sering kali perwakilan perundingan dagang kita hanya berbekal data yang sangat minimal. Itu yang membuat kita sering kalah dalam perundingan dagang. Karena mereka lebih tahu tentang data kita dibanding sebaliknya. Kita berharap masalah itu tidak terulang.

Seberapa efektif untuk memprediksi penggabungan fungsi tersebut?

Dalam konteks penggabungan ini saya rasa cukup relevan. Sebab, kita punya KBRI di tiap negara di bawah Kemenlu. KBRI memang sudah seharusnya bisa menjalankan fungsi market intelligence. Sehingga kita bisa dibekali data yang cukup saat akan melakukan promosi atau perundingan dagang dengan sebuah negara.

Apa urgensi memiliki tim negosiator yang kuat terkait perdagangan internasional?

Melihat kondisi ekonomi global saat ini, tentu sangat penting. Pertama, dari sisi trade deficit, kita sudah semakin lebar. Salah satu upaya untuk mengantisipasi adalah membuka pasar baru. Kita harus push untuk mencari partner-partner dagang internasional.