alexametrics

Luka Papua Luka Kita

Oleh CANDRA MALIK, Budayawan
31 Agustus 2019, 12:31:02 WIB

PAPUA dan Papua Barat adalah kenyataan kasatmata yang tidak bisa lagi dimungkiri dengan jargon-jargon politik kekuasaan. Ia terasa lebih tepat untuk dimaknai sebagai kega­galan negara hadir di tengah bangsa sendiri.

Tentu saja, kita tidak dapat serta-merta menyalahkan pemerintah. Sebab, di dalam tubuh setiap negara sesungguhnya terkandung roh bernama warga negara.

Warga negara Indonesia terdiri atas bangsa-bangsa Nusantara. Meski Melanesia tidak akan pernah berhenti berdetak dalam denyut sejarah Indonesia Timur, kenyataan itu tidak menghapuskan kewarganegaraan. Sebutan “saudara-saudara sebangsa dan setanah air” tetap layak disematkan pada warga negara Indonesia yang lahir di Bumi Cenderawasih atau berdarah Papua. Di mana pun berada.

Oleh karena itulah, kita sebaiknya tidak pula hanya mengandalkan negara dalam upaya meredakan ketegangan di Papua dan Papua Barat, yang bahkan telah merenggut nyawa warga sipil maupun polisi dan tentara. Pun jangan berkeras saling menyalahkan sembari mengaduk bara agar membakar konflik lebih ganas. Jangan sampai kita justru menjadi biang berikutnya dari ricuh di rumah sendiri.

Dalam pertemuan sederhana masyarakat lintas agama dan budaya di Desa Srumbung, Magelang, Jawa Tengah, pertengahan pekan ini, Katib Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Yahya Cholil Staquf mengatakan, akar seluruh konflik umat manusia adalah rasa keakuan. Saat keakuanku terancam oleh keakuanmu, tersulutlah rasa tersaingi dalam diri yang mengkristal jadi kebencian.

Segala yang pada mulanya berpangkal dari kebencian itulah yang pada akhirnya dapat berujung permusuhan. Peperangan demi peperangan dalam riwayat manusia dari masa ke masa dipicu gelora keakuan, oleh politik identitas yang merasa unggul, bahkan lebih unggul dari keakuan lainnya. Dari titik itulah lantas muncul pemaksaan kehendak, perbudakan, penyiksaan, dan penjajahan.

Politik identitas bisa bersumber dari pribadi si aku, kelompok, suku, etnis, ras, bangsa, negara, agama, maupun sebab-sebab lain yang berkelindan dan mengeraskan hati. Yang dekat bisa jadi pengkhianat dan yang jauh bisa jadi musuh. Oleh karena itulah, batas-batas kebenaran dan keadilan menjadi semakin mudah untuk dikaburkan oleh kepentingan, apalagi jika demi kekuasaan.

Dalam QS Al Maidah ayat 8, Allah tegas mengingatkan agar kita selalu menegakkan kebenaran dan menjadi saksi dengan adil. Allah melarang kebencian terhadap suatu kaum mendorong kita berbuat tidak adil. Sikap adil itu dekat dengan ketakwaan. Dan tujuan Tuhan menciptakan interaksi manusia yang bersuku-suku dan berbangsa-bangsa adalah untuk mencapai kemuliaan takwa, QS Al Hujurat ayat 13.

Kiai Yahya Staquf mengingatkan, tidak ada pilihan lain untuk menegakkan kebenaran dan keadilan itu selain dengan menempuh jalan kemuliaan. Dengan meleburkan aku yang masing-masing, khas, berbeda-beda itu ke dalam wadah yang satu, yaitu umat manusia. Bukan lagi akuku, aku kelompokku, aku bangsaku, aku agamaku, dan bukan aku negaraku, melainkan aku kemanusiaanku.

Dulu Kerajaan Majapahit memproklamasikan diri dengan politik identitas inklusif, universal, dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu jua”. Kemuliaan itu yang didirikan di Nusantara sejak dulu kala. “Oleh karena itulah, raja-raja Majapahit itu beragam dan biasa saja. Ada suatu masa, raja seorang Hindu, ada pula yang Buddha. Dan tidak apa-apa. Biasa saja. Demikian pula ketika Islam masuk, raja menikahkan putrinya dengan muslim pun biasa saja,” jelas mantan juru bicara (almarhum) Presiden KH Abdurrahman Wahid yang kini anggota Dewan Pertimbangan Presiden tersebut.

Bhinneka Tunggal Ika itu pula yang menjadi sari pati Pancasila yang kemudian menjadi ideologi bangsa kita. Oleh karena sejak awal berdirinya telah memuliakan keragaman, dan tidak menjadikan kebenaran serta keadilan justru sebagai alat untuk mengancam dan menakut-nakuti bangsanya sendiri. Negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Luka anak Papua terasa sakitnya ke sekujur tubuh bangsa Indonesia. Jika Papua adalah Indonesia dan Indonesia adalah Papua, kita tidak bisa membiarkan darah keluarga kita menetes di rumah kita sendiri. Konflik harus segera dihentikan.

Bisa jadi ada pihak-pihak yang mengail di air keruh. Tapi, atas nama kemuliaan, kebencian tidak bisa dijadikan alasan penindakan kepada para pelakunya. (*)

Editor : Ilham Safutra

Alur Cerita Berita

Lihat Semua


Close Ads