Ember Tiris Uang Negara Sudah Diingatkan Soemitro Sejak 1989 dari Bukittinggi

SIDANG Pleno Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) VI di Bukittinggi pada 1989, saya hadir meliput sebagai peliput Harian Semangat (salah satu media lokal di Sumatera Barat pada masa itu). Saat itu, wartawan memburu makalah begawan ekonomi, Sumitro Djojohadikusumo, berjudul “Perkembangan Ekonomi Indonesia Selama Empat Tahap PELITA 1969/1970 - 1988/1989.” 

Sidang berlangsung di Gedung Negara Tri Arga. Makalah itu tak pernah didapat, karena habis dibagi kepada peserta. Di kalangan wartawan, beredar informasi bahwa makalah sudah ludes. Hanya reporter dari media Jakarta yang mendapatinya. Itu pun dengan cara membeli dari seseorang. Saya pasti tidak akan membeli, walaupun tersedia. Mahal. Dan, saya tak cukup uang pula. Sudahlah, ini liputan wartawan ekonomi Jakarta, saya anak bawang. 

Di dalam ruang sidang, sesak. Di luar sama saja. Ramainya minta ampun. Saya sebagai wartawan lokal, baru pula, tak paham betul isu-isu berat soal ekonomi. Namun, mengerti apa yang didiskusikan kalangan pejabat, sarjana ekonomi dan para wartawan kala itu: Pak Soemitro menyebut kebocoran APBN mencapai 30 persen.

Baca Juga:MBG Sabtu Ditiadakan, Wamenkeu Ungkap Menghemat Uang Negara Rp 1 Triliun per Hari

Media dari Jakarta menjadikan pernyataan Soemitro itu sebagai berita utama. Saya lupa, apa yang muncul di Semangat. Tapi, klipingnya masih saya simpan. Sayang, tak ada waktu untuk mencarinya. Seingat saya, apa pun yang muncul dari Sidang Pleno ISEI itu, tak perlu lagi. Puncak isu sudah ada: bocor 30 persen.

Sidang Pleno itu berlangsung sejak Kamis 29 Juni hingga Sabtu 1 Juli 1989. Yang terekam dalam kepala sampai sekarang, pernyataan Soemitro itu didiskusikan luas di dalam dan di luar ruang acara. Makalah ludes sudah. Sebagai peliput, akhirnya saya tidak dapat apa pun, kecuali dari diskusi orang lain di tempat acara.

Wartawan Padang, Masful, merekam pula Sidang Pleno ISEI itu dalam ingatannya. Ia mencatat juga dampak pernyataan profesor itu:

“Sentak ketika itu banyak yang kebakaran jenggot dan Presiden Soeharto mengumpulkan semua menterinya untuk menyikapi pendapat Soemitro tersebut. Pak Harto lewat Komando Ketertiban (Kokantibpus) yang dipimpin Laksamana Soedomo. Tugas itu dilaksanakan Mayjen MY Kenter. Ia melakukan berbagai gebrakan dan menangkap sejumlah oknum yang berhubungan dengan lembaga negara yang mengurus perizinan. Gebrakan Soedomo saat itu menghiasi halaman media massa.”

Baca Juga:Bantah Isu Kas Negara Tinggal Rp 120 Triliun, Menkeu Purbaya: Uang Kita Masih Banyak!

Yang terjadi bertahun-tahun kemudian, kebocoran terus terjadi. Sekarang pun. Ekspor CPO dan batu bara misalnya. Kedua komoditas itu diekspor ditampung perusahaan cangkang di luar negeri. Ia yang jual, ia yang beli. Harga murah, setengah harga. Baru kemudian dijual ke pembeli sesungguhnya dengan harga pasar dunia. 

Praktik ini, kata Presiden Prabowo, berlangsung berpuluh tahun. Maka, kemudian dibentuklah BUMN, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).