Metamorfosis Jokowi: Dari Politik ke Sosial?

APAKAH seseorang yang pernah menjadi pemimpin ketika kemudian harus lengser dari jabatannya akan mengalami post power syndrome? Jawabnya tergantung alias tidak pasti. Secara teoretis, ketika seseorang berkuasa terlalu lama dan kekuasaan itu menjadi personalized (mempribadi), kemungkinan munculnya post power syndrome lebih besar. Tetapi, seorang pemimpin yang arif dan bijaksana niscaya akan lapang dada ketika harus turun dari jabatannya karena sadar betul bahwa kekuasaan titipan semata.

Dalam kehidupan politik, sirkulasi elite atau pergantian pucuk pimpinan (negara) sesungguhnya adalah hal yang biasa. Tidak mungkin pemimpin terus berkuasa hingga puluhan tahun atau bahkan hingga meninggal dunia –kecuali di negara totaliter atau kerajaan. Seorang raja memang akan berkuasa hingga akhir hayat. Tetapi, seorang presiden atau perdana menteri niscaya dibatasi oleh konstitusi dan diperkenankan menjabat maksimal biasanya dua periode jabatan.

Pembatasan masa jabatan pemimpin ini diberlakukan, selain untuk mencegah agar kekuasaan seseorang tidak absolut, sekaligus untuk memberikan kesempatan kepada orang lain mengembangkan karier dan peluangnya menjadi seorang pemimpin. Tanpa pembatasan, seseorang akan berpotensi menyimpang dari perannya sebagai pemimpin karena akan tergoda untuk terus memperpanjang masa jabatan berikut menikmati privilege kekuasaan.

Godaan

Godaan yang selalu dihadapi seorang pimpinan menjelang lengser adalah bagaimana agar dapat terus melanggengkan kekuasaan. Selain berusaha mewariskannya kepada anak keturunannya melalui politik dinasti, upaya untuk mempertahankan kekuasaan biasanya dilakukan dengan cara menempatkan para pendukungnya di pos-pos strategis.

Seorang pemimpin dengan ambisi tersebut biasanya berkepentingan untuk menjaga keselamatan dirinya pascalengser. Walaupun tak lagi menjabat secara resmi, dia biasanya memperpanjang kekuasaannya dengan cara menaruh orang yang bisa menjadi boneka atau kerabatnya sendiri yang dipercaya. Kekhawatiran berlebihan akan kehilangan hak istimewa sering kali menjadi pertimbangan seorang pemimpin tidak rela melepas kekuasaan yang dimilikinya.

Secara psikologis, rasa waswas dan kecemasan yang menghantui pemimpin jenis ini bukan hal yang mengherankan. Di pelbagai negara, kasus seorang pemimpin yang lupa untuk turun dan menyerahkan kekuasaan pada mekanisme yang demokratis untuk memilih penggantinya tidak sekali-dua kali terjadi. Dalam benak mereka, apabila orang lain yang menggantikannya adalah lawan politik, hal itu akan dianggap sebagai ancaman. Persepsi mengancam ini menyebabkan adanya ketakutan bila penggantinya akan membuka keburukan dan mengungkit kesalahan. Orang lain itu sering kali dinilai tidak layak menggantikan posisinya karena berbagai alasan.

Ego seorang pemimpin tumbuh mengikuti dinamika politik di sekitarnya. Seorang pemimpin yang dahulu dicalonkan oleh sebuah partai politik, ketika dia merasa tidak dihormati dan diperlakukan tak lebih sebagai petugas partai, jangan kaget kalau dalam hatinya dia tersinggung. ’’Jokowi bukanlah siapa-siapa kalau tidak ada partai tertentu’’. Kalimat ini, bagi Jokowi, tentu dirasa merendahkan dan menafikan kemampuan dirinya yang mampu terpilih pada dua pemilu.

Partai yang dulu menjadi pendukung utamanya bukan tidak mungkin kemudian ditinggalkan karena tiadanya penghormatan terhadap dirinya. Jokowi yang memiliki pendukung setia para Relawan Jokowi tentu tidak bisa diperlakukan hanya sebagai petugas partai yang tunduk seratus persen pada titah ketua partai besar sekalipun. Pada titik ini, bisa dipahami jika yang terjadi kemudian adalah perlawanan dan bahkan memilih keluar dari partai politik yang membesarkannya karena ketidakcocokan itu.

Pilihan

Masa pemerintahan dan jabatan Jokowi dalam hitungan hari akan berakhir. Bagi Jokowi, ada dua pilihan di hadapannya. Pertama, tetap bersikeras melanjutkan kekuasaan yang 10 tahun dipegang melalui pewarisan kepada kerabat dan para pendukungnya. Kedua, melakukan proses turun jabatan yang soft, yakni mengalihkan energi dan karisma yang dimiliki untuk kepentingan nonpolitik.

Seperti lazim terjadi di negara maju, seorang presiden yang turun jabatan biasanya banting setir dan aktif dalam berbagai aktivitas sosial, mendirikan lembaga charity dan keagamaan yang menjadi media baru untuk menyalurkan komitmennya kepada masyarakat luas.

Pensiun dari hiruk pikuk politik bukanlah akhir dari segalanya. Daripada bersikeras mempertahankan kekuasaan dengan cara-cara yang melanggar etika dan mengecewakan masyarakat, sebetulnya ada banyak pilihan lain yang bisa diambil Jokowi di masa pensiunnya. Jokowi dapat pensiun dengan bahagia kalau dia tidak lagi cawe-cawe pada kehidupan politik praktis dan mengabdikan dirinya pada kegiatan sosial-keagamaan yang tak kalah terhormat. Bukankah begitu? (*)

*) SURYANTO, Guru besar Psikologi Sosial Fakultas Psikologi Universitas Airlangga