Urgensi Kedaulatan Teritori Digital

Pemerintahan Baru

Tantangan di sektor digital makin tak ringan. Sejumlah persoalan yang mengemuka di ruang publik harus direspons lebih solid, ajek, dan komprehensif. Baik melalui kebijakan hukum maupun penegakan hukum. Pemerintahan baru memiliki pekerjaan rumah untuk mendesain tata kelola digital agar lebih baik.

Dalam praktiknya, kebijakan di sektor digital baru sebatas pada transformasi digital secara artifisial dan pinggiran. Idealnya, kebijakan di sektor digital mampu mengombinasikan pendekatan politik, hukum, dan jaringan digital secara simultan, paralel, serta kolaboratif. Upaya itu bakal memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada warga negara di satu sisi dan menegakkan kedaulatan negara di sisi lain.

Jika ditarik pada persoalan makro, persoalan di sektor digital seperti judi online, perlindungan data pribadi, dan puncaknya soal keamanan digital sejatinya merupakan efek rapuhnya kedaulatan digital kita. Akibatnya, penyelesaian persoalan tidak menyentuh pokok masalah. Penyelesaian bersifat ad hoc. Persoalan yang sama sewaktuwaktu berpeluang muncul di kemudian hari.

Dalam konteks pemerintahan baru, gagasan hilirisasi digital yang disampaikan pasangan Prabowo-Gibran saat debat Pemilu Presiden 2024 lalu harus diformulasikan dan dikonsepsionalkan secara solid dan menyentuh pokok persoalan. Sektor digital harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam persoalan kedaulatan negara.

Sengkarut tata kelola digital belakangan ini harus dijawab melalui rencana kerja pemerintah (RKP), program legislasi nasional (prolegnas), serta perangkat kebijakan lain yang didasari wawasan Nusantara yang berorientasi pada ketahanan dan integrasi nasional. Visi kedaulatan digital semestinya muncul dalam pemerintahan baru mendatang.

Pernyataan Andrew Keen dalam theguardian.com (23 Mei 2012) patut menjadi renungan bersama. Menurut dia, menjadi manusia di era digital tak lain adalah membangun digital untuk kemanusiaan: Being human in the digital world is about building a digital world for humans. (*)

*) FERDIAN ANDI, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, direktur eksekutif Puskapkum