Effnu Subiyanto

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/19/effnu-1534010115.jpg" alt="EFFNU SUBIYANTO" width="100%">
<figcaption>EFFNU SUBIYANTO</figcaption>
</figure> DARI&nbsp;luar kelihatannya tidak ada hujan tidak ada angin saat Ketua Umum Partai Golkar mundur dari posisinya per 11 Agustus 2024. Dia ingin fokus pada tugas di kementerian. Kendati menegaskan tidak ada motif politik lain, alasan itu sangat sumir mengingat suksesi nasional hanya sebulan lagi. Fokus kerja menteri yang bagaimana yang membuat seorang ketua umum partai harus mundur? Langkah Airlangga ini tentu mempunyai konektivitas dengan suksesi kepresidenan 2024 sebentar lagi. Sinyalemen kini bermunculan, antara lain kandidat ketua umum pengganti Airlangga, misalnya Joko Widodo (Jokowi) dan Gibran Rakabuming Raka. Tidak berlebihan jika beberapa pihak menyebut Indonesia kini memasuki babak baru era otoritarian. Jika Soeharto memerlukan 33 tahun sampai pada titik kulminasi otoriter tahun 1998, para ahli mengamati bahwa pemerintahan Jokowi hanya memerlukan 9 tahun saja untuk berada pada titik yang sama dengan Soeharto. Bahkan, koran berpengaruh Amerika Serikat (AS) New York Times pada artikelnya hari Minggu (7/1/2024) memasang judul &rdquo;For Indonesia&rsquo;s President, a Term Is Ending, but a Dynasty Is Beginning&rdquo;. Itu menunjukkan apa yang terjadi pada demokrasi di Indonesia kini sudah menjadi perhatian dunia. Fenomena ini sangat mencemaskan, mengapa model pemerintah yang semula dikenal sederhana dan merakyat, kini berubah total menjadi model yang memiliki sejarah dibenci rakyat Indonesia. Kisah begitu powerful-nya istana juga dibuka oleh mantan menteri-menteri periode Jokowi dan pimpinan KPK yang menceritakan tekanan istana untuk kepentingan tertentu. Berangkat dari indikasi ini, kini isu otoritarian muncul kembali. Salah Tafsir Tingginya rasa percaya diri sebuah rezim dengan memproklamasikan dirinya sebagai yang terbaik sebetulnya didasari dari perasaan percaya diri dan kebanggaan yang berlebihan. Sikap ini lebih ke perasaan self overconfidence atau kebanggaan berlebihan. Harus dipahami bahwa keberhasilan pemerintahan adalah karena kolaborasi, bukan karena kinerja individu. Pada konteks Indonesia, klaim keberhasilan sebetulnya hasil kolaborasi oligarki kekuasaan yang dibentuk sendiri. Dukungan semu itu berasal dari parlemen dan dari lembaga-lembaga tinggi lainnya, baik sipil maupun nonsipil yang memang sudah didesain. Pejabat-pejabat ini serentak berteriak mengelu-elukan dinasti karena motif kekuasaan dan akhirnya dimaknai oleh rezim yang berkuasa sebagai justifikasi kesempurnaan kepemimpinan dan akhirnya menciptakan kekuasaan otoritarian. Pascareformasi 1998, disusul tiga periode kepemimpinan, tujuan reformasi untuk prorakyat sebetulnya sangat minim. Dari Presiden Gus Dur, Presiden Megawati, disusul Presiden SBY, jalannya pemerintahan sebetulnya masih tahap konsolidasi untuk meletakkan fondasi menuju cita-cita reformasi, yaitu kesejahteraan rakyat. UU Sistem Jaminan Sosial Nasional dibentuk pada era ini dengan turunannya yang termasyhur, yakni BPJS Kesehatan dan Jamsostek. Belum ada bibit-bibit otoritarian karena semua mantan presiden tidak menciptakan suksesor dari keluarga dan anak-anaknya. Yang perlu dipahami bahwa negeri ini tidak mengalami kemandekan bernegara, namun masih berproses. Tata kelola masih dibenahi, regulasi masih dilengkapi, pelayanan rakyat dalam proses penyederhanaan, dan akhirnya infrastruktur juga masif dibangun. Pemerintahan Gus Dur, Megawati, dan SBY memiliki keunggulan di eranya masing-masing. Mereka juga berhasil memperbaiki bangunan dan konstruksi fisik serta nonfisik Indonesia pada era permulaan reformasi. Jika saat reformasi adalah titik nol dan standar negara berhasil adalah 10, era Gus Dur bisa jadi masih 2. Skor Megawati bisa jadi masih 3, sementara SBY di titik 4. Ini masih berproses menuju titik 10 yang menjadi cita-cita bernegara. Pemerintahan Jokowi sejatinya melanjutkan proses dan bukan tiba-tiba unggul sendiri. Tentu ada peran Gus Dur, Megawati, dan SBY untuk meletakkan fondasi menuju pembangunan infrastruktur seperti yang dilakukan sekarang ini pada era Jokowi. Jadi, narasi-narasi kampanye politik bahwa sektor ini dibangun karena hanya Jokowi tentu berlebihan dan menyesatkan. Narasi-narasi itu misalnya &rdquo;terima kasih Bapak Jokowi, tol ini sudah dibangun&rdquo;, demikian pula &rdquo;terima kasih Bapak Jokowi, sertifikat ini akhirnya dibagikan&rdquo;, dan masih banyak lagi. Klaim ini sama sekali tidak memperhitungkan proses. Celakanya, jika narasi narsisme tersebut menjadi bumerang, presiden kian lupa diri karena terninabobokan pujian dan dampaknya adalah pelanggaran serius yang tidak pernah disadarinya. Penyokong Otoritarian Jadi, siapa sebenarnya pemicu dan penyokong utama otoritarian? Maka, jawabannya adalah para pendukung dan spekulan politik yang mencoba mengail keuntungan. Pihak ini tidak akan rugi jika tujuannya gagal. Pihak yang rugi adalah penguasa yang salah tafsir itu sendiri karena akan berhadapan langsung dengan rakyat. Yang jelas, jika yang disuarakan spekulan politik terjadi, spekulan ini menjadi untung karena memiliki bukti sudah berkeringat dan balasannya adalah transaksi kekuasaan. Inilah yang menjadi toksin utama demokrasi. Perjalanan politik Indonesia memang mencemaskan. Ada sinyalemen menyebut karena pengaruh tradisi kekuasaan Jawa. Bahwa kekuasaan itu dilahirkan bukan karena proses kepemimpinan. Sebagian yang lain menyebut karena berbagai faktor, misalnya sakit hati yang lama dipendam. Perjalanan kekuasaan Presiden Jokowi memang spekulatif karena menunjukkan tensi memanas di ujung akhir periode kedua kepresidenan. Pada umumnya pejabat di periode ini akan menurunkan tensinya agar smooth-landing untuk suksesi kekuasaan. Yang terjadi malah sebaliknya sehingga cukup mengagetkan masyarakat, ahli, dan peneliti, bahkan dunia. Mundur tiba-tibanya ketua umum Partai Golkar tentu menjadi keterkejutan baru Indonesia. Apalagi ini, benarkah ada tokoh-tokoh tertentu yang memaksakan diri menjadi ketua umum karena motif kekuasaan? Berhenti menjabat kekuasaan adalah bencana, minimal menjadi ketua umum adalah sandaran pengaman. Jangan-jangan itu yang menjadi pertimbangannya. <hr /> *) EFFNU SUBIYANTO, Dosen dan peneliti UKWM Surabaya

Dari luar kelihatannya tidak ada hujan tidak ada angin saat Ketua Umum Partai Golkar mundur dari posisinya per 11 Agustus 2024.

Dhimas Ginanjar

Bahaya Politik Otoritarian Indonesia

head

top_banner

skyscrapper

half_page

leaderboard1

leaderboard2

rectangle1

rectangle2

bottom_banner

interstitial

amp_top_banner

amp_rectangle1

amp_rectangle2

amp_rectangle3

amp_rectangle4

amp_rectangle5

amp_native

amp_bottom_banner

recreative_under_article

mgid_under_article

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari, Candra Mega SariAsisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga, Novia Herawati&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi LestariResearch &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Dony Rahmawan, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Jatu Rahendarto, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Karir&nbsp;</h1><h1>Selalu Ada yang Baru!</h1>Selamat datang di situs resmi Rekrutmen Jawa Pos&nbsp;Jawa Pos merupakan perusahaan media massa terbesar di Indonesia. Memiliki lebih dari 200 media yang tersebar di seluruh Nusantara. Berbasis di Surabaya dengan sirkulasi lebih dari 400 ribu eksemplar per hari, Jawa Pos telah menjadi media massa yang kreatif, mencetak tren baru, serta mendapatkan berbagai penghargaan nasional dan internasional.&nbsp;Di 2016, Jawa Pos (PT Jawa Pos Koran) untuk kali pertama dalam sejarah membuka rekrutmen secara online. Situs resmi Rekrutmen Jawa Pos ini dapat diakses sepanjang tahun. Berbagai posisi yang tersedia dapat dilihat updatenya di situs ini. Berbagai pengumuman terkait program rekrutmen juga akan hadir. Tim rekrutmen Jawa Pos hanya akan memproses lamaran yang diajukan secara online. Let’s join us!&nbsp;Beberapa posisi telah dibuka! Buruan cek!

karir

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

Radar Solo

Bali Express

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

Cenderawasih Post

Padang Ekspress

Riau Pos

Batam Pos

Metro Daily

Sumut Pos

Lombok Post

Radar Bogor

Radar Tarakan

Kaltim Post

Prokalteng

Kalteng Pos

Pontianak Post

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek NJenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

Sulawesi Pos

Sulawesi Tenggara Pos

Bontang Post

Radar Bisnis

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC

Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez

15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan! 

17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!

10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Bahaya Politik Otoritarian Indonesia

Tags

Artikel Terkait

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Bahaya Politik Otoritarian Indonesia

Tags

Artikel Terkait

DPW Laskar Gibran Jawa Tengah Terbentuk, Kawal Prabowo-Gibran 2 Periode

Warga Gugat Pimpinan DPR Desak Gibran Rakabuming Tak Penuhi Syarat sebagai Wapres RI

Wapres Gibran Tinjau Lokasi Longsor di Bandung Barat, Disambut Wagub Jabar Erwan Setiawan

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com