Najamuddin Khairur Rijal

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/15/NAJAMUDDIN-KHAIRUR-RIJAL-3753949998.png" alt="NAJAMUDDIN KHAIRUR RIJAL" width="100%">
<figcaption>NAJAMUDDIN KHAIRUR RIJAL</figcaption>
</figure> BOLA&nbsp;panas sengketa Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024 kini bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK). Setelah sidang pendahuluan untuk mendengarkan permohonan pemohon dan jawaban termohon serta pihak-pihak terkait, hari-hari ke depan kita akan menyaksikan pembuktian para pemohon. Sebagaimana diketahui, pasangan calon (paslon) 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD kompak mengajukan gugatan terkait dugaan kecurangan pemilu yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintah. Petitum yang diajukan adalah penyelenggaraan pemungutan suara ulang selambat-lambatnya 26 Juni 2024. Bedanya, paslon 01 meminta pilpres diulang tanpa partisipasi Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres). Sementara paslon 03 meminta paslon 02 didiskualifikasi sehingga pilpres ulang hanya dilaksanakan antara paslon 01 dan 03. Dilema Gugatan para pemohon ini menempatkan posisi MK dalam persimpangan dilema. Sebab, UUD 1945 Pasal 24C ayat (1) mengatur kewenangan MK salah satunya adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Tetapi, tuntutan para pemohon meminta MK melampaui kewenangan itu. MK diharapkan tidak hanya menjadi mahkamah kalkulator yang memutus perselisihan hasil pemilu terkait selisih jumlah suara. Tetapi, lebih dari itu, MK diminta mengambil peran yang lebih esensial berkaitan dengan kecurangan dalam proses atau tahapan pemilu. Karena itu, apa pun putusan MK nanti akan memiliki dampak yang signifikan pada stabilitas politik dan demokrasi Indonesia. Pada titik inilah, penting bagi MK meneguhkan kembali warisan atau legasi (legacy) putusan yang berkualitas dan berkeadilan. Apalagi, citra MK belakangan sedang terpuruk, terutama pasca putusan terkait batas usia calon presiden/wakil presiden yang memuluskan langkah Gibran untuk diusung sebagai kandidat wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Saat itu Ketua MK Anwar Usman ditengarai memiliki konflik kepentingan sebagai paman Gibran atau adik ipar Presiden Jokowi. Dia pun terbukti melanggar etik. Harapan kepada MK Para hakim MK harus menjunjung tinggi independensi dan imparsialitasnya dalam memutus sengketa pilpres, juga sengketa hasil pemilu lainnya yang sedang ditangani. Hal itu dapat dilakukan dengan memastikan bahwa para hakim MK tidak memiliki konflik kepentingan apa pun dan tidak tunduk pada tekanan politik dari pihak mana pun. Keputusan untuk tidak menyertakan hakim Anwar Usman (ipar Presiden Jokowi), yang mendapatkan sanksi etik, dalam sidang sengketa pilpres ini perlu diapresiasi sebagai usaha untuk membebaskan MK dari potensi konflik kepentingan. Namun, keikutsertaan hakim Arsul Sani yang merupakan politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam sidang sengketa pilpres punya potensi konflik kepentingan. MK perlu benar-benar memastikan bahwa semua hakim bekerja sebagai penjaga konstitusi (the guardian of constitution) tanpa kepentingan politik apa pun. Menjaga independensi dan integritas hakim MK merupakan kunci utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga ini. MK harus memastikan bahwa para hakimnya bebas dari intervensi politik dan pengaruh eksternal lainnya. Integritas hakim MK juga harus dijaga dengan menjunjung tinggi kode etik dan profesionalisme. Lebih dari itu, proses persidangan MK yang disiarkan secara langsung dan dapat disaksikan publik patut diapresiasi sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas MK. Melalui ini, publik dapat mengawal proses yang tengah berlangsung sekaligus yang terpenting adalah publik mendapatkan edukasi hukum yang berbobot dari berbagai sudut pandang hukum tata negara. Apalagi, sebagaimana diketahui, para pihak yang beperkara memiliki para advokat senior dan kondang yang selama ini pendapatnya banyak menjadi rujukan publik. Sebut saja Yusril Ihza Mahendra, Hotman Paris Hutapea, O.C. Kaligis, Otto Hasibuan, Todung Mulya Lubis, Refly Harun, Bambang Widjojanto, Maqdir Ismail, dan nama-nama besar lainnya. Selain itu, publik menanti putusan MK yang benar-benar didasarkan pada ketepatan dan kebenaran hukum. MK perlu memastikan hal itu dengan mencermati semua bukti dan argumen yang diajukan para pihak serta dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Putusan MK harus memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut dapat dilakukan dengan putusan yang jelas, tegas, dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sinilah kebijaksanaan para hakim MK diuji dan integritasnya dipertaruhkan. Apalagi, putusan MK bersifat final dan mengikat sehingga putusan itu harus benar-benar mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak dan menjaga marwah konstitusi. Sebagai acuan kiranya MK perlu belajar dari pengalamannya dalam menangani sengketa pemilu pada tahun-tahun sebelumnya. Peran MK sebagai benteng penegakan hukum dan keadilan tidak boleh diragukan lagi. Sejak didirikan pada tahun 2003, MK telah memainkan peran vital dalam menjaga stabilitas politik dan demokrasi Indonesia melalui putusan-putusannya yang monumental. Selain itu, MK perlu mempertimbangkan perkembangan hukum dan politik terbaru yang dinamis. Menjalin komunikasi yang baik dan berimbang dengan semua pihak yang terlibat dalam proses pemilu juga perlu dilakukan MK. Dengan memberikan putusan yang berkualitas, para hakim MK akan dikenang sejarah dengan warisan putusan dan kebijaksanaannya. Putusan MK yang berkualitas dan berkeadilan nanti akan memperkuat kepercayaan publik terhadap MK dan sekaligus membangun legasi bagi masa depan demokrasi Indonesia. Sejalan dengan fungsi MK yang juga sebagai penjaga demokrasi (the guardian of democracy), benteng terakhir penjaga hukum dan konstitusi. Mari kita dukung MK dalam menjalankan tugasnya dengan penuh integritas dan profesionalisme demi terciptanya demokrasi yang bermartabat. Semoga.&nbsp;(*) <hr /> *) NAJAMUDDIN KHAIRUR RIJAL, Wakil Dekan I FISIP Universitas Muhammadiyah Malang

Bola panas sengketa Pilpres 2024 kini bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK). hari-hari ke depan kita akan menyaksikan pembuktian para pemohon

Dhimas Ginanjar

Meneguhkan Legasi Mahkamah Konstitusi

head

top_banner

skyscrapper

half_page

leaderboard1

leaderboard2

rectangle1

rectangle2

bottom_banner

interstitial

amp_top_banner

amp_rectangle1

amp_rectangle2

amp_rectangle3

amp_rectangle4

amp_rectangle5

amp_native

amp_bottom_banner

recreative_under_article

mgid_under_article

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari, Candra Mega SariAsisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga, Novia Herawati&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi LestariResearch &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Dony Rahmawan, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Jatu Rahendarto, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Karir&nbsp;</h1><h1>Selalu Ada yang Baru!</h1>Selamat datang di situs resmi Rekrutmen Jawa Pos&nbsp;Jawa Pos merupakan perusahaan media massa terbesar di Indonesia. Memiliki lebih dari 200 media yang tersebar di seluruh Nusantara. Berbasis di Surabaya dengan sirkulasi lebih dari 400 ribu eksemplar per hari, Jawa Pos telah menjadi media massa yang kreatif, mencetak tren baru, serta mendapatkan berbagai penghargaan nasional dan internasional.&nbsp;Di 2016, Jawa Pos (PT Jawa Pos Koran) untuk kali pertama dalam sejarah membuka rekrutmen secara online. Situs resmi Rekrutmen Jawa Pos ini dapat diakses sepanjang tahun. Berbagai posisi yang tersedia dapat dilihat updatenya di situs ini. Berbagai pengumuman terkait program rekrutmen juga akan hadir. Tim rekrutmen Jawa Pos hanya akan memproses lamaran yang diajukan secara online. Let’s join us!&nbsp;Beberapa posisi telah dibuka! Buruan cek!

karir

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

Radar Solo

Bali Express

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

Cenderawasih Post

Padang Ekspress

Riau Pos

Batam Pos

Metro Daily

Sumut Pos

Lombok Post

Radar Bogor

Radar Tarakan

Kaltim Post

Prokalteng

Kalteng Pos

Pontianak Post

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek NJenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

Sulawesi Pos

Sulawesi Tenggara Pos

Bontang Post

Radar Bisnis

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC

Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez

15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan! 

17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!

10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Meneguhkan Legasi Mahkamah Konstitusi

Tags

Artikel Terkait

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Meneguhkan Legasi Mahkamah Konstitusi

Tags

Artikel Terkait

Yusril: Negara Tidak Boleh Kuasai Profesi Kesehatan, Harus Beri Kepastian Hukum

UU Kesehatan Digugat ke MK, Akademisi Soroti Kewenangan Pemerintah Kelola Pendidikan Dokter Spesialis

Komisi III DPR Sebut MKMK Tak Berwenang Koreksi Pengangkatan Adies Kadir jadi Hakim MK

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com