alexametrics

Pencitraan dan Tantangan Jelang Pilkada 2020

Oleh: Vinsensius Awey
24 Agustus 2019, 11:08:29 WIB

INDONESIA sejak 2018 hingga tahun depan akan sangat sibuk dengan berbagai pergelaran pesta demokrasi. Tahun ini kita baru saja menyelesaikan tahapan paling melelahkan dari setiap rangakaian pergelaran tersebut, pemilu eksekutif dan legislatif secara serentak. Setelah itu, kita akan diajak bermaraton menuju Pilkada serentak 2020.

Selama tiga tahun berturut-turut, dialektika dalam proses itu muncul tanpa tahu kapan berakhir. Ruang publik kita riuh dengan jargon-jargon, perdebatan, diskusi, berita hoax, hingga munculnya boneka-boneka perebut kekuasaan bernama politisi yang lalu lalang menonjolkan dirinya dalam rangka menarik simpati pemilih.

Di antara sekian banyak hal tersebut, penulis merasa tergelitik terhadap poin terakhir bahwa orang-orang berlomba mencitrakan diri dengan berbagai macam cara yang disengaja hanya untuk mendapatkan kekuasaan. Memang harus diakui bahwa politik itu mutlak membutuhkan pencitraan. Tanpa pencitraan, orang tidak akan mengenalnya. Pencitraan merupakan bagian dari kebutuhan branding bagi setiap orang yang membutuhkan suara publik. Di era partisipasi suara rakyat adalah penentu nasib politisi, hukum yang berlaku adalah ’’tak kenal, maka tak terpilih’’.

Dari kemakluman kita akan fenomena yang demikian, tentunya akan menjadi masalah ketika strategi pencintraan politisi itu justru lebih mengarah kepada upaya pembohongan atau penipuan kepada publik. Pembohongan atau penipuan publik yang dimaksud di sini adalah adanya ketidakseimbangan antara realitas dan apa yang ditampilkan seorang politikus di ruang publik melalui kampanye virtual di media sosial.

Banyak orang mengatakan bahwa rakyat kita sudah cerdas, tidak mungkin bisa dibohongi. Itu ungkapan yang berlebihan. Buktinya, rakyat sering gagal memilih pemimpin yang baik. Baik artinya punya kapasitas dan integritas. Kapasitas diukur dari perbaikan (adanya perubahan terukur ke arah yang lebih baik) yang sudah dibuat oleh seorang pemimpin buat rakyatnya. Dan integritas artinya komitmen hukum, moral dan loyalitas terhadap kebenaran selama memimpin.

Masih banyaknya pemimpin daerah yang berurusan dengan penegak hukum, terutama KPK, adalah bukti kegagalan rakyat memilih pemimpin. Fakta tersebut membuktikan bahwa rakyat masih mudah dijadikan korban pencitraan.

Oleh karena itu, masyarakat perlu cerdas memahami segala gerak-gerik politisi di media sosial agar tidak terjebak kebohongan-kebohongan yang kemudian berimbas kepada timbulnya ketidakpercayaan publik terhadap politisi yang nyata kerjanya dan kelihatan hasilnya bagi kehidupan masyarakat itu sendiri.

Bagaimana memahami gerak pencitraan politisi di ruang publik?

Hal utama yang wajib diketahui masyarakat terlebih dahulu adalah ketika seseorang terjun di dunia politik, integritas dan kapabilitas tidak cukup. Dia perlu melakukan segala macam cara agar mampu menarik hati masyarakat. Dalam prosesnya, tidak semua orang mampu mengenalkan dirinya kepada publik dengan kesan yang menarik. Di situlah pencitraan merupakan kebutuhan berpolitik yang tidak bisa dihindari.

Sebagai kebutuhan, pencitraan akan hadir dalam bentuk apa saja di ruang publik. Dalam situasi tersebut, pertanyaan refleksi bagi kita adalah mau menjadi korban pencitraan atau melawan balik agar kita benar-benar menuai pemimpin dengan kualitas cukup baik.

Cara melawan balik teramat sederhana yang paling mungkin bisa kita lakukan adalah memahami arti pencitraan itu sendiri. Sebenarnya, pencitraan lebih berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan untuk membentuk citra seseorang sesuai keinginan atau harapan publik guna mendapatkan simpati. Kadang usaha itu dilakukan juga untuk menutupi sesuatu yang buruk.

Mudahnya, pencitraan adalah ’’pembungkusan diri’’ dengan gambaran yang disukai oleh publik walaupun apa yang diberikan sebagai value atau nilai kadang tidak jelas atau bahkan cenderung ’’kosong”. Oleh karena itu, pencitraan sering dikonotasikan sebagai sebuah upaya sesaat yang tidak berkesinambungan dan tidak akan pernah ada follow up-nya lagi.

Contohnya, bila keinginan publik adalah melihat sosok yang baik, santun, mengutamakan kepentingan orang banyak, semua kegiatan orang yang dicitrakan itu dirancang dan dijalankan secara seksama, menggunakan beragam medium komunikasi agar cocok dengan citra tersebut. Tiba-tiba mengunjungi pasar, tiba-tiba memberikan bantuan di rumah yatim, memotret diri sedang memberikan sedekah dan berbagai macam hal lain yang tidak lazim dia lakukan sebelumnya. Biasanya kegiatan pencitraan itu hanya berlangsung sesaat. Sebab, tujuannya memang mengubah persepsi orang.

Untuk menghindari metode pencitraan seperti itu, penulis masih percaya bahwa masyarakat kita sudah cukup bisa membedakan mana yang masuk kategori pencitraan dan mana yang bukan karena terlalu sering dipertontonkan di ruang publik kita selama ini. Penulis ingin kita mencoba lebih jeli lagi melihat figur dan rekam jejak calon pemimpin kita pada masa yang akan datang, terutama menjelang pilkada serentak 2020.

Perlu adanya pendidikan literasi digital yang akan sangat membantu masyarakat tidak menelan mentah segala informasi di ruang publik media sosial kita. Itu penting, mengingat pencitraan sering dibungkus dalam berbagai macam kemasan. Variasi kemasan tersebut membuat masyarakat tanpa sadar sedang dipaksakan menerimanya tanpa bisa memilih.

Penulis yakin literasi digital cukup membantu masyarakat dalam menjembatani pertemuannya dengan sosok calon pemimpin mereka di ruang nyata. Terjadi keseimbangan di antara keduanya. Keseimbangan akan mengarah kepada diminimalkannya aksi atau tindakan pembohong publik di ruang interaksi kita di media sosial. Pencitraan terserbut baik, tetapi harus tetap seimbang antara apa yang terjadi di dunia nyata dengan apa yang dicitrakan di dunia maya. Terutama soal kapasitas dan integritas seorang calon pemimpin kita. (*)

*) Anggota DPRD Kota Surabaya 2014–2019

Editor : Dhimas Ginanjar



Close Ads