Maka, Hati-hatilah Melangkah

JawaPos.com - Sejak awal pekan ini pemberitaan nasional diwarnai isu-isu seputar dugaan rencana pembunuhan empat tokoh. Kronologi, deretan nama, pengakuan-pengakuan, diungkap.

Di antaranya menyangkut nama-nama populer seperti Kivlan Zen, Sofyan Yakob, dan Tim Mawar.

Bagi saya, kabar-kabar itu tak cukup mengejutkan. Bahkan, cenderung mudah ditebak jika kita mengikuti arah pemberitaan dan pernyataan-pernyataan resmi yang berseliweran, setidaknya satu bulan terakhir. Kita tentu saja tidak boleh berada dalam posisi menghalangi upaya pengungkapan dan penegakan hukum atas dugaan itu, dengan tetap mengingatkan bahwa asas praduga tak bersalah harus dijunjung tinggi.

Saya meyakini, semestinya masih ada nama-nama yang akan muncul. Bisa jadi akan ada kejutan-kejutan dan kegaduhan lain. Wajar saja, toh penyidikan baru berjalan dan investigasi terus berlanjut. Menurut saya, dugaan makar dan rencana pembunuhan itu bukanlah isu tunggal terkait "aksi 22 Mei" yang berujung ricuh. Ada beberapa isu penting lain, bahkan menurut saya lebih penting diungkap. Salah satunya menyangkut penggunaan kekuatan berlebihan, kekerasan oleh aparat, penggunaan peluru tajam, dan adanya sejumlah korban meninggal dunia.

Yang mengherankan bagi saya, bagaimana mungkin pengungkapan soal makar dan rencana pembunuhan yang dikaitkan dengan "aksi 22 Mei" itu kemudian mengesampingkan fakta dan realitas di atas? Padahal, sejauh ini tak ada kejelasan seputar penggunaan kekuatan, kekerasan, dan kematian para korban. Apakah pengungkapannya tidak penting? Apakah semua korban adalah perusuh?

Kita sebenarnya juga patut bertanya, apa perlunya bagi Polri mengungkap sekian banyak materi "sensitif" terkait pengakuan para tersangka ke hadapan publik? Pengakuan bukanlah alat bukti dan "terlalu banyak" membeberkan alat bukti dan materi penyidikan di luar pengadilan berpotensi membentuk opini, persepsi, dan penghakiman oleh publik melalui media dan penyidikan itu sendiri (trial by the press, trial by the police).

Itu semestinya adalah pertanyaan-pertanyaan penting yang harus dijawab. Terutama jika kita serius ingin keluar dari segala keriuhan pro-kontra dan Polri ingin mendapatkan dukungan penuh atas kerja-kerjanya dalam isu yang beririsan dengan agenda politik ini. Ya, politik. Sederet nama yang terungkap beririsan dengan TNI maupun Polri, pun tokoh-tokoh yang diduga menjadi sasaran bunuh. Tidakkah itu menarik? Tidakkah itu menunjukkan bahwa politik Indonesia (masih) menjadi ajang "rebutan kuasa" para pensiunan jenderal?

Saya sendiri sudah lama meyakini bahwa militerisme, praetorianisme, dan fasisme masih bersemayam di alam bawah sadar perpolitikan Indonesia. Militer kita sadar politik, dan bagi sebagian orang, pemerintahan sekarang tak cukup piawai mengendalikan para praetorian. Kondisi-kondisi pemicu cawe-cawenya militer dalam kehidupan politik pun cukup tersedia.

Namun makar? Saya kira para pensiunan itu tidak bodoh. Peluang hegemoni dan serbahadir dalam realitas demokrasi lebih menggiurkan ketimbang aksi yang bisa berdarah-darah, belum tentu berhasil, dan jelas membuatnya berhadap-hadapan dengan kekuatan-kekuatan pengusung demokrasi.

Di tengah itu semua, muncul pula kekuatan alternatif bernama Polri. Jalan demokrasi yang kita tempuh memang memberikan mandat penuh bagi mereka sebagai penegak hukum dan keamanan dalam negeri. Sejumlah nama pensiunan jenderal polisi juga bermunculan di tengah pusaran kekuasaan dan diyakini ikut menjadi pilar-pilar penopang.

Ironisnya, sejauh ini para pimpinan Polri, meski mengusung tagline "democratic policing" atau perpolisian demokratis, dinilai sering kali gagal menunjukkan komitmen. Ruler appointed police alias jenis polisi pemerintah seperti Polri itu jadi seolah ditakdirkan untuk sulit berjarak dengan kekuasaan.

Akhir-akhir ini pengungkapan kejahatan ditengarai juga sering begitu. Dangkal, tidak menggali lebih dalam, dan cenderung digunakan untuk memengaruhi persepsi publik atas suatu delik. Maka, prasangka adanya motif politik atas kerja-kerja kepolisian pun tak terhindarkan, bahkan kian kuat belakangan ini.

Penting untuk terus mengingatkan Polri agar tidak naif. Kasus tersebut jelas beririsan dengan motif-motif kekuasaan, dan terang rezim saat ini adalah pihak terkaitnya.

*) Direktur Institute for Security and Strategic Studies