Kebangkitan Kembali Kaum Muda

Biyanto

SEMUA elemen bangsa tentu menyadari betapa besar peran kaum muda dalam sejarah perjalanan negeri. Kesadaran itu menemukan momentumnya berkat keberhasilan kaum muda bersama berbagai elemen pilar civil society dalam mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Seperti diketahui, ribuan massa dari berbagai elemen kaum muda menggelar aksi unjuk rasa untuk mengawal putusan MK di depan kompleks gedung DPR RI pada Kamis (22/8/2024). Aksi serupa juga dilakukan di berbagai daerah.

Pemicu aksi tersebut adalah revisi kilat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Rapat dilakukan sehari setelah MK mengubah syarat pencalonan pilkada. DPR berusaha untuk mengakali keputusan yang melonggarkan ambang batas (threshold) pencalonan kepala daerah dan menyiasati putusan MK soal usia calon kepala daerah.

Alhasil, berkat aksi berbagai elemen kaum muda dan civil society akhirnya sikap DPR berbalik haluan. DPR memutuskan mengikuti putusan MK. Padahal, sebelumnya DPR berkeras untuk lebih memilih putusan kontroversial Mahkamah Agung (MA) daripada putusan MK. Putusan MA yang memantik kontroversi adalah titik hitung usia minimal calon kepala daerah dihitung sejak tanggal pelantikan, bukan tatkala pendaftaran.

Siklus 20 Tahunan

Jika membaca sejarah pergerakan bangsa, kita akan menemukan fakta bahwa kiprah kaum muda sungguh luar biasa. Kiprah membanggakan kaum muda dimulai dari pendirian Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Seorang pemuda yang juga dokter dari kalangan aristokrat bernama Wahidin Sudirohusodo menjadi tokoh sentral pendirian Budi Utomo. Pendirian Budi Utomo secara umum diakui sebagai tonggak gerakan kebangkitan nasional.

Melalui teori siklus 20 tahunan, sebagaimana dikemukakan Dawam Rahardjo dalam Intelektual Inteligensia dan Perilaku Politik Bangsa (1996), kita menyaksikan kiprah kaum muda dalam sejarah pembangunan bangsa. Setelah fase kebangkitan nasional (1908), siklus 20 tahunan yang menunjukkan peran penting kaum muda berlanjut hingga era Sumpah Pemuda (1928), proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia (1945), gerakan mahasiswa yang melahirkan Orde Baru (1966), dan munculnya era reformasi (1998).

Era reformasi memang baru menunjukkan hasil pada 1998 yang ditandai dengan tumbangnya kepemimpinan otoritarianisme Orde Baru. Tetapi, harus diakui, kiprah kaum muda sebagai faktor utama keberhasilan menumbangkan rezim Orde Baru telah dimulai pada pertengahan 1980-an. Pertanyaannya, setelah 20 tahun era reformasi, apakah kaum muda akan kembali melahirkan gerakan yang menentukan sejarah perjalanan bangsa? Pertanyaan ini penting dijawab pelajar dan mahasiswa yang senantiasa tampil menjadi pelopor gerakan moral.

Dalam perjalanan sejarah siklus 20 tahunan itu tampak sekali bahwa kaum muda bukan saja bermodal semangat, melainkan juga memiliki kultur keilmuan yang mapan. Mereka juga memiliki keterampilan berorganisasi dan membangun jaringan (networking). Tetapi sangat disayangkan, kultur tersebut nyaris tenggelam dalam hiruk pikuk politik sepanjang era reformasi. Sepanjang era reformasi, kaum muda tampak lebih menunjukkan minat berpolitik dengan menjadi aktivis partai, anggota legislatif, tim pemenangan calon presiden, dan tim sukses calon dalam pilkada.

Karena itulah, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa sejak era reformasi hingga kini telah terjadi peningkatan syahwat politik di kalangan kaum muda. Ironisnya, peningkatan syahwat politik itu tidak hanya terjadi di panggung politik nasional, melainkan juga di daerah. Di antara indikatornya adalah bergabungnya sebagian intelektual muda dalam sejumlah partai politik serta tim sukses pemenangan pasangan calon dalam Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

Padahal, mereka sebelumnya dikenal sebagai intelektual independen yang bebas menyuarakan kritik konstruktif kepada pemerintah, partai, dan kelompok elite. Elite partai juga seakan berlomba untuk mengajak kaum muda masuk dunia politik.

Targetnya, kaum muda diharapkan menjadi sumber energi sekaligus magnet untuk menarik pemilih pemula dan generasi milenial pada umumnya.

Tergoda Politik Kekuasaan

Seiring dengan peningkatan syahwat politik di kalangan kaum muda, kultur keilmuan dan daya kritis yang semestinya menjadi roh perjuangan mereka semakin tergerus. Yang terjadi kemudian adalah budaya loyal kepada penguasa dan elite partai politik. Peningkatan syahwat politik kaum muda juga memunculkan kultur mudah berpecah akibat perbedaan pilihan politik. Perjuangan kaum muda tidak lagi didasarkan pada kepentingan jangka panjang, melainkan untuk tujuan pragmatis-jangka pendek.

Pilihan sebagian kaum muda berkiprah melalui jalur politik mengakibatkan capaian perjuangan di ranah kultural tidak menonjol. Padahal, kalau direnungkan, wilayah perjuangan di bidang politik pasti sangat terbatas dengan peminat yang banyak. Dampaknya, tidak semua orang memperoleh pembagian kue kekuasaan. Dalam kondisi seperti ini, perjalanan kaum muda akan selalu diwarnai intrik dan tarik-menarik kepentingan politik.