Rapid Test Tekan Penularan sampai 50 Persen

KEPUTUSAN Presiden Joko Widodo melakukan rapid test masal untuk deteksi dini paparan Covid-19 harus disegerakan. Seharusnya kebijakan ini dilakukan sejak sebulan lalu, ketika kasus pertama terdeteksi. Meski terlambat, kebijakan ini wajib segera terealisasi. Sehingga orang-orang yang terinfeksi dapat segera ditemukan dan diisolasi. Dengan demikian, dapat membuat kurva kasus positif Covid-19 lebih landai tanpa melakukan karantina wilayah atau lockdown.

Virus ini sudah berada di tengah masyarakat. Diperkirakan sudah banyak yang tertular. Bahkan, diprediksi pada April 2020 ada banyak kasus terjadi. Karena ada penumpukan. Yang sudah tertular menularkan ke yang lain, kemudian ditularkan lagi ke yang lain dan seterusnya. Jadi, perlu rapid test segera. Kalau perlu hari ini, besok, pokoknya minggu ini. Apalagi, opsi lockdown tidak mungkin karena ada risiko ekonomi yang harus jadi pertimbangan juga.

Tesnya pun harus mencakup banyak orang. Harus masif selama satu bulan mendatang. Tidak cukup hanya 10 ribu atau 20 ribu orang. Paling tidak menyentuh ratusan ribu orang. Dengan begitu, dampaknya akan terlihat. Kemungkinan penularan Covid-19 bisa dicegah sampai 50 persen. Kalau kasus April 2020 nanti diperkirakan menyentuh angka 20 ribu, dengan rapid test dan pelaksanaan kebijakan yang sudah berjalan seperti self distancing, bisa mencegah penularan hingga 10 ribu kasus. Ramalan April pun tidak akan terjadi karena sudah ada upaya pasti. Akan tetapi, tidak berarti setelah itu bisa santai-santai. Pemeriksaan harus diteruskan lagi sampai angka penularan menurun kembali. Paling tidak sampai tiga bulan setelahnya. Sampai tak ada penularan lagi.

Masyarakat pun harus sabar. Pertambahan kasus itu biasa, bukan gagal. Karena memang belum bisa menjangkau semua. Jangan sampai panik, lalu muncul fenomena panic buying. Alat yang digunakan nanti pun masih terbilang baru. Jadi, belum sempurna 100 persen dalam mendeteksi. Kalau ada 100 orang diperiksa, lalu ada 70 orang yang sejatinya positif Covid-19, tapi alat ini hanya menemukan 60 orang, tak perlu khawatir 10 orang lainnya akan berkeliaran bebas. Tentu tidak. Mereka yang diperiksa tentu akan diisolasi dan didiagnosis lebih lanjut ketika ditemukan gejala berat.

Nilai plusnya, alat ini bisa cepat mendeteksi. Sebab, pemeriksaan tak lagi menyasar gen virus, tapi antibodi manusianya. Berbeda dengan metode sebelumnya yang butuh waktu 2–3 hari untuk mengetahui hasil tes. Itu kurang efektif untuk pemeriksaan masal yang dibutuhkan saat ini. Karena yang dikejar adalah mencegah penularan, bukan hanya hasil pemeriksaan yang tepat tapi lama.

Nah, untuk langkah awal rapid test, ada tiga golongan yang wajib jadi prioritas. Pertama, semua petugas kesehatan. Mereka wajib didahulukan karena bersinggungan dengan orang sakit. Kedua, orang yang kontak dengan pasien positif. Baik ODP atau PDP. Ketiga, orang yang bergejala flu, demam tinggi, hingga batuk. Jika kapasitas dan kemampuan tracing sudah bagus, maka buka lagi kriterianya. Lebih luas. Dengan begitu, akan semakin banyak masyarakat yang bisa dilakukan rapid test. Artinya, risiko penularan dapat diputus.

Tentu perlu cara strategis untuk implementasinya. Pemerintah dapat menggunakan seluruh jejaring layanan kesehatan. Mulai puskesmas, klinik, sampai rumah sakit swasta. Sumber daya manusianya juga harus disiapkan. Lalu, ajak masyarakat.

Pemerintah harus segera melakukan pemetaan sumber daya dalam negeri. Dari petakan pabrik masker hingga hotel atau wisma atlet yang bisa digunakan untuk isolasi. Sebab, ada baiknya isolasi di rumah sakit hanya bagi yang butuh perawatan khusus. Sebab, rumah sakit dan tenaga medis pun terbatas jumlah dan kemampuannya. Sedangkan bagi pasien positif namun tidak perlu perawatan dapat diisolasi di apartemen kosong atau wisma atlet. Karena memang saat ini pasien positif tidak melulu disertai gejala berat. Hampir 80 persen tidak perlu perawatan di rumah sakit. Opsi itu juga bisa diperuntukkan mereka yang berstatus ODP atau PDP.

Di sisi lain, pemerintah pun bisa mengambil opsi dengan meminta bantuan negara tetangga. Misalnya, Tiongkok atau Korea Selatan. Namun, opsi tersebut bisa jadi tak diperlukan jika rapid test dan kebijakan self distancing dan gaya hidup bersih dan sehat benar-benar diterapkan.

*) Ahli epidemiologi Universitas Indonesia

**) Disarikan dari hasil wawancara dengan wartawan Jawa Pos Zalzilatul Hikmia

Saksikan video menarik berikut ini:

https://www.youtube.com/watch?v=_EdkhYkPLd8

https://www.youtube.com/watch?v=GaQqRGKknXY

https://www.youtube.com/watch?v=W8zR4l5t_AY