Metafora dan Alat Perang Wacana

DI rubrik ini saya pernah menulis tentang eufemisme sebagai bahasa politik. Eufemisme, sebagai salah satu entitas majas, tak cukup paripurna jika hanya diterjemahkan secara leksikal.

Metafora pun setali tiga uang. Sebagai majas pula, metafora mesti dilihat dari sudut pandang yang lebih luas, lebih mendalam, yang dalam kajian termutakhir dimasukkan kategori analisis wacana kritis (AWK).

Studi AWK menjadikan bahasa ’’naik kelas’’ dari sekadar pandangan linguistik tradisional yang menilik teks-teks dari permukaan. Teun van Dijk, Norman Fairclough, dan R. Wodak adalah beberapa tokoh yang merumuskan dan meresmikan metode itu dalam sebuah simposium di Amsterdam, Belanda, pada 1991.

Sejak saat itu, metode AWK bisa digunakan dalam penelitian ilmu sosial dan budaya, termasuk bahasa. AWK ’’disahkan’’ menyigi makna di balik bahasa, lisan ataupun tulisan. Studi AWK juga begitu dekat dengan politik. Sebab, memaknai bahasa harus pula menengok siapa yang memproduksi dan dalam konteks apa bahasa diproduksi.

Metafora adalah satu di antara sekian alat, di samping eufemisme tadi, yang sengaja dijadikan seseorang, katakanlah demagog politik, dalam rangka perang wacana. Singkatnya, metafora adalah hasil konstruksi.

Guru Besar Ilmu Wacana Universitas Negeri Malang Anang Santoso dalam bukunya, Bahasa Politik Pasca Orde Baru, telah menemukan bentuk-bentuk metafora yang dijadikan perang wacana antarelite pada masa Orde Baru. Frasa-frasa seperti sarang-sarang KKN, rezim bercakar tajam, membidik rakyat, ICMI tidak dilibas, dan kita ini sekarang berdiri di atas rumah yang telah runtuh adalah pendayagunaan metafora yang memunculkan kesan sarkasme.

Juga dapat menimbulkan impresi hiperbolis dan sindiran. Di era Orde Baru, gesekan politik memang kuat. Salah satu penyebabnya, tentu saja, gaya kepemimpinan sang presiden yang otoriter. Lihatlah, misalnya, frasa rezim bercakar tajam yang merujuk pada gaya kepemimpinan presiden kala itu.

Bagaimana dengan kondisi saat ini? Sejatinya gesekan politik antara kubu petahana dan penantang lumayan surut begitu Prabowo Subianto ’’lompat pagar’’ masuk gerbong pemerintahan. Namun, sebelum itu tentu perang wacana menggejala di mana-mana.

Yang satu dicap ’’cebong’’, satunya lagi ’’kampret’’. Lantas, dalam versi terbaru ada ’’Togog’’ dan ’’kadrun (kadal gurun)’’. Daripada cebong dan kampret, ’’sekuelnya’’, Togog dan kadrun, barangkali lebih mudah ditelaah.

Togog adalah salah satu tokoh dalam pewayangan Jawa yang bertugas memimpin kaum Kurawa. Dia dicap sebagai kesatria jahat. Berbanding terbalik dengan Semar yang berada di kubu Pandawa dan dilabeli kesatria baik.

Jokowi dan kroni-kroninya dimetaforakan sebagai Togog, tokoh kesatria jahat itu. Di sisi lain, kadrun lewat label ’’gurun’’ tentu dimaksudkan untuk pihak-pihak yang berafiliasi dengan dunia Arab, sebuah kebudayaan yang dianggap ’’antitesis’’ Jokowi.

Dalam dunia politik, menurut Beard, analisis terhadap metafora merupakan langkah awal untuk memahami bahasa politik itu sendiri. Metafora disematkan ke dalam cara bagaimana kita mengonstruksikan dunia di sekitar kita dan cara dunia dikonstruksikan orang lain untuk kita.

Demikian pula term cebong-kampret dan Togog-kadrun. Karena itu, masih menurut Beard, kunci metafora politik melibatkan konsep-konsep ’’musuh’’ dan ’’lawan’’ serta ’’pemenang’’ dan ’’pecundang’’. Cebong-Togog dipertentangkan dan dianggap musuh/lawan oleh kampret-kadrun. Hal itu menimbulkan kesan satire, kalau tidak mau dianggap sarkasme.

Sekarang ini tinggal Demokrat, PKS, dan PAN partai besar yang menjadi oposisi. Di antara ketiganya, rasa-rasanya PKS yang secara terang-terangan ajek memercikkan kritik. Dalam dugaan kasus suap KPU baru-baru ini, PKS melontarkan teguran berikut: ’’Apakah perubahan undang-undang itu menjadi melemahkan? Mestinya tidak terjadi, mestinya lebih kuat, lebih gagah.’’

Ada tiga metafora yang dipertontonkan PKS dalam kutipan tersebut, yaitu melemahkan, lebih kuat, dan lebih gagah. Anang Santoso mengklasifikasikan ketiganya ke dalam metafora predikatif karena mengandung kata kerja/sifat yang bisa menjadi predikat.

Perubahan atau revisi UU KPK dianggap tidak bertenaga, ringkih, dan tidak megah. Manusia yang lemah dan tidak kuat/gagah tentu akan rentan, misalnya, terkena penyakit dan gampang letih.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah salah seorang figur publik yang punya retorika mumpuni. Sebagai mantan akademisi, pilihan kata-katanya memang tampak hati-hati.

Kehati-hatian itu pula yang galibnya memunculkan bahasa-bahasa tidak lugas dan penuh kiasan seperti metafora. Didah Nurhamidah dalam tulisannya, Metafora dalam Pidato Politik Anies Baswedan, mewedarkan beberapa bahasa kiasan Anies sesudah dilantik sebagai gubernur DKI Jakarta.

Saudara-Saudara semua, hari ini satu lembar baru kembali terbuka dalam perjalanan panjang Jakarta. Dalam kalimat pembuka pidato itu, sedikitnya Anies memproduksi dua bentuk metafora: satu lembar baru kembali terbuka dan perjalanan panjang Jakarta. Bahasa kritis seyogianya berani ’’berprasangka’’ bahwa metafora itu bukan sekadar soal majas. Ada gugus ide yang termaktub di dalamnya.

Frasa satu lembar baru kembali terbuka seolah-olah menunjukkan bahwa lembar lama oleh penguasa sebelumnya harus ditutup dan tidak boleh ditengok kembali. Perjalanan panjang Jakarta juga tak bisa sesederhana dimaknai bahwa keberhasilan memimpin Jakarta memang membutuhkan waktu yang lama.

Namun, Anies dapat pula dianggap sedang membangun konstruksi bahwa dirinya akan memimpin ibu kota hingga tugas berakhir dan barangkali, jika memungkinkan, maju lagi untuk periode kedua. ’’Perjalanan panjang’’ itu tidak boleh, misalnya, berhenti atau diberhentikan di tengah jalan.

Demikianlah, metafora, seperti halnya eufemisme, termasuk corak bahasa politik yang digunakan sebagai alat propaganda politik. Bahasa politik bertujuan membujuk dan merayu khalayak melalui semboyan-semboyan serta kata-kata bersayap. (*)