INDONESIA POST NKRI?

Persoalannya kemudian, sejauh mana mimpi atau katakanlah ide ini reliable sebagai ide yang secara rasional memiliki peluang serta kemungkinan untuk bisa diwujudkan secara kolektif?

Untuk itu, upaya mengukur dan mencermati prasyarat atau kondisi-kondisi teoritis-institusional yang memungkinkan realisasi ide NkRI ini menjadi penting, strategis, sekaligus relevan untuk diretas sebagai kajian ilmiah. Namun, sebelum bergerak ke arah ini, ada baiknya untuk terlebih dahulu melihat fakta-fakta empirik yang turut mendukung dan pada dasarnya merupakan fondasi dari kedirian akan asa dan cita-cita untuk lebih memberdayakan negara yang tengah berada dalam keadaan koma dan kehilangan inspirasi ini.

Saat ini, hampir setahun berlalunya hiruk pikuk pesta politik di pemilu 2014 lalu, kita seolah dihantarkan pada nuansa dan sensasi yang sama-sama kita rasakan 5 tahun yang lalu. Hal ini merujuk terutama pada terbentuknya pemerintahan baru yang dinilai banyak kalangan sebagai reproduksi pemerintahan lama yang bukannya membawa masyarakat kita sejahtera tapi sebaliknya sengsara. Konsekuensinya, tentu saja pemerintahan ini potensial tidak mampu menghasilkan kebaruan yang bersifat progresif bagi Indonesia, lebih spesifik lagi terhadap kesejahteraan warganya.

Demo-demo yang digelar pada beberapa bulan lalu  menunjukkan kekhawatiran ini. Tak kurang beberapa organisasi masyarakat sipil berdemo di depan Istana Kepresidenan. Di hari yang sama, demo juga terjadi di sekitaran Gedung MPR/DPR yang dimotori oleh berbagai aliansi.

Penolakan ini bukan tanpa alasan, politik akomodatif Jokowi yang mencoba merangkul semua partai politik kedalam lingkaran kekuasaannya dinilai hanya akan menghasilkan kartel politik yang akan menyebabkan prosesi kontrol dan perimbangan kekuasaan tidak berjalan secara semestinya, dan pada akhirnya akan melemahkan daya akuntabilitas pemerintah terhadap publik. Tanpa mengabaikan perspektif lain, perspektif seperti ini agaknya perlu juga diapresiasi.

Apa yang terjadi di jalanan sebenarnya hanya ekspresi parsial dari kekecewaan laten yang berkecamuk di kedalaman. Dengan kata lain, keresahan dan ketidakpuasan di atas hanya percikan dari gejolak kekecewaan yang jauh lebih dalam dan lebih luas lagi.

Data-data statistik berikut ini mungkin mampu memberikan gambaran mengenai betapa laten dan mendalamnya kekecewaan-kekecewaan warga terhadap negara. Artinya, pemerintah yang menguasai fiskal dan memiliki kewenangan penuh untuk memobilisasinya ternyata gagal mengarahkan pengeluaran negara demi membangkitkan kesejahteraan warga, dan sekali lagi, melalui bacaan kita terhadap data-data ini, mau tak mau kita dihantarkan pada kesimpulan bahwa hanya ada ritualisme menjemukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Idealnya, jika keadaan memang sedemikian rupa, pemerintah seyogianya mampu memproteksi warga melalui suatu desain kebijakan yang bersifat melindungi warga dari kerentanan yang diakibatkan resiko alam (bencana) maupun ekonomi.

NkRI Melampaui tatanan simbolik NKRI

Melampaui tatanan simbolik NKRI itu penting, terutama dengan mempertimbangkan beberapa alasan berikut ini: (1) Dengan mengupayakan ini maka kita semua potensial menemukan satu set haluan simbolik baru yang lebih mampu menavigasi NKRI ke arah yang lebih berkesejahteraan; (2) Formulasi haluan simbolik baru ini kelak diharapkan mampu menginspirasi –dan lebih jauh lagi– menginisasi munculnya satu set tindakan kenegaraan yang lebih asertan terhadap kesejahteraan semua warga; 

(3) Dengan formulasi tatanan simbolik baru ini, Indonesia sebagai institusi politik, diharapkan mampu mengidenfikasi peranan klasiknya dan mulai merevitalisasi aspirasi intrinsiknya, yakni untuk sekali lagi berpenetrasi ke arah negara yang berkesejahteraan, adil, dan makmur, sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945;

(4) Dengan formulasi baru ini Indonesia diharapkan mampu meredefinisi dirinya, dan secara serius/sistematik memulai eksperimentasi politik kesejahteraannya;

(5) Dengan mempertimbangkan genetika negara kesejahteraan yang pada dasarnya merupakan buah matang yang dipetik sebagai hasil dari keberanian eksperimentasi politik kesejahteraan di Eropa abad ke-19;

(6) Dengan mempertimbangkan pengalaman empiris Swedia yang juga pernah mengintroduksi satu visi kenegaraan baru yang dilancarkan sebagai respons untuk menanggulangi dampak resesi ekonomi akut yang melanda Eropa pada tahun 1930. Visi ini diperkenalkan dengan nama Per Albin Hansonn (bahasa: Swedia) atau semakna dengan Folk Hemmet (bahasa: Jerman) dan atau Home of the People dalam bahasa Inggris (Tim Peneliti PSIK, 2008), dalam bahasa Indonesia sendiri artinya kira-kira negara yang berfungsi sebagai “Rumah Warga”.

Dalam kepentingannya, visi ini sekaligus digunakan sebagai satu set haluan simbolik baru yang mendasari satu gerak sistematik dari totalitas ekperimentasi-politik-kesejahteraan di Swedia, dan terakhir;

(7) Semacam menindaklanjuti himbauan Lacan yang menyatakan bahwa tidak ada tatanan simbolik yang pernah lengkap, yaitu bahwasannya seluruh tatanan penandaan –termasuk dalam hal ini simbolik NKRI– pada dasarnya mengidap kekurangan, dan itu mestinya dilampaui alih-alih didiamkan dan atau bahkan diabaikan. Oleh karena itulah idealnya aluan Indonesia tidak semata – mata Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi juga Negara Kesejahteraan Republik Indonesia. Sehingga membuat rakyatnya sejahtera dengan kedaulatan kekayaan bumi yang dimiliki dari Sabang sampai Merauke.(*)