Harapan Menkominfo Baru

SETELAH pertanggungjawabannya ditolak dalam sidang umum MPR, Presiden B.J. Habibie selanjutnya tidak mencalonkan lagi. Yang terpilih dalam sidang istimewa MPR dan diangkat sebagai presiden pada 20 Oktober 1999 adalah Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Pada era Gus Dur, Departemen Penerangan dan Departemen Sosial dibubarkan.

Sebagai ganti mengisi juru bicara pemerintah, Gus Dur mengangkat Wimar Witoelar, Adhie Massardi, Yahya C. Staquf, dan Wahyu Muryadi sebagai juru bicara presiden. Sejak Indonesia merdeka, baru pada era Gus Dur kementerian yang biasanya bertindak sebagai juru bicara pemerintah ditiadakan. Peran itu biasanya dimainkan Departemen Penerangan sejak pemerintahan Soekarno, Soeharto, hingga Habibie.

Salah satu alasan Gus Dur, Departemen Penerangan terlalu banyak mencampuri urusan pengelolaan informasi. Sudah semestinya informasi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Kalau tidak dibubarkan, departemen itu kerjanya mengontrol kebebasan pers. Sudah berapa banyak lembaga pers yang telah menjadi korban pemberedelan.

Era Megawati

Presiden Gus Dur turun dan digantikan Megawati Soekarnoputri. Pada era Megawati, tidak mengangkat juru bicara presiden, tapi membentuk Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi. Diharapkan, kementerian tersebut bertindak sebagai juru bicara pemerintah. Namun, saat membentuk kementerian, banyak sekali tentangan. Utamanya para tokoh pers. Rasa trauma pemberedelan masih menghantui.

Baca Juga: Hasil Persebaya vs RANS, Modal Minor Green Force Menghadapi Persija Jakarta

Bahkan, kementerian ini awalnya dianggap sebagai Departemen Penerangan (Deppen) jilid II. Bisa dipahami jika kekhawatiran itu muncul. Sebab, pejabat yang duduk di kementerian ini dulunya adalah pejabat di Deppen. Bahkan, gedung yang dipakai juga masih gedung Deppen.

Menteri yang dipercaya Presiden Megawati adalah Syamsul Maarif (tokoh Golkar). Namun sayang, peran menteri yang diharapkan sebagai juru bicara pemerintah tidak bisa berjalan. Akibatnya, setiap kebijakan yang diambil pemerintah, justru yang bicara para menteri masing-masing. Atau yang bicara lebih banyak justru para Menko.

Pada kesempatan bertemu menteri, saya mencoba bertanya, mengapa beliau setiap ada kebijakan yang diambil pemerintah tidak mengambil peran di depan sebagai juru bicara pemerintah? Seperti dalam kasus kenaikan harga minyak dan impor beras yang selalu menjadi komoditas politik.

Jawabannya sungguh mengejutkan. Ketika beliau diangkat sebagai menteri, sudah ada kesepakatan tidak bersedia menjadi juru bicara pemerintah. Salah satu alasan, dengan menjadi juru bicara pemerintah, tentu tidak menguntungkan citra partainya.

Era SBY

Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kementerian ini ditingkatkan statusnya menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Lembaga itu gabungan antara Kementerian Komunikasi dan Informasi dan Ditjen Postel Kementerian Perhubungan. Bukan lagi bentuknya kementerian sehingga lebih luas kewenangannya. Selain berwenang membuat kebijakan, juga mengeksekusi.

Masih ingat betul sekitar tiga bulan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), saya selaku Sekjen Kemenkominfo mendapat telepon dari istana supaya segera disampaikan ke menteri agar sore pukul 17.00 itu juga merapat ke istana bersama dengan seluruh Dirjen. Tentu dalam hati saya menduga, pasti ada yang sangat penting dan perlu segera disampaikan.

Pertemuan dihadiri presiden sendiri. Tanpa pendamping seorang pun. Pesannya singkat. Beliau menyampaikan agar fungsi komunikasi di kementerian lebih dikedepankan. Harapannya, semua kebijakan pemerintah bisa segera dipahami masyarakat. Juga sampai di tingkat paling bawah. Peran Kemenkominfo sebagai juru bicara pemerintah supaya bisa dilaksanakan dengan maksimal.

Namun sayang, waktu itu langkah yang diambil sangat instan. Langsung merekrut humas dari kalangan privat. Dan kemudian ditempatkan di setiap kementerian dan lembaga. Bukan membangun sistem komunikasi di pusat sampai di daerah. Dan Kemenkominfo sebagai dirigennya.
Tentu hasilnya bisa ditebak. Tidak berjalan seperti yang diharapkan. Persoalan pemerintah itu kompleks. Karena tidak berjalan, pada akhirnya presiden harus mengangkat juru bicara presiden. Apalagi, saat ini Kemenkominfo yang mestinya sebagai juru bicara pemerintah tertimpa masalah internal yang demikian kompleks.

Dengan diangkatnya Budi Arie Setiadi sebagai Menkominfo yang baru dari kalangan terdekat presiden, saya menduga yang diharapkan presiden kok rasanya sama seperti yang disampaikan ketika tiga bulan beliau diangkat sebagai presiden. Peran Kemenkominfo sebagai juru bicara pemerintah segera diambil. Selalu tampil di depan. Dan peran itu belum pernah muncul sejak era reformasi. (*)

*) Suprawoto, Bupati Magetan, mantan Sekjen Kementerian Kominfo