Soal Putusan MK, Ma'ruf Amin Nilai Bisa Tekan Angka Golput

JawaPos.com - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 01, Ma'ruf Amin menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat mencoblos tidak hanya menggunakan e-KTP. Menurutnya, hal tersebut bisa menekan angka golput.

"Saya pikir bagus. Secara tidak langsung mengurangi golput, padahal dia (pemilih) golput, tidak bisa memilih karena KTP belum jadi. Dengan adanya keputusan MK itu ada solusi," ujar Ma'ruf di Rumah Situbondo Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/3).

Lebih lanjut, Ma'ruf hanya mengingatkan agar tidak terjadi pemalsuan suket. Sehingga tidak terjadi kecurangan yang bisa memicu konflik terjadi. "Yang penting itu benar, kita selalu memastikan itu tidak palsu. Sepanjang itu benar, betul maka malah bisa menambah (pemilih) menggunakan haknya," tegasnya. 

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi pasal 348 ayat 9 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Yakni seputar penggunaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) sebagai syarat wajib mencoblos di Pemilu 2019.

Dalam putusannya, MK membolehkan penggunaan surat keterangan (suket) perekaman e-KTP yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil.

“Menyatakan frasa kartu tanda penduduk elektronik dalam pasal 348 ayat 9 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula surat perekaman kartu elektronik yang dikeluarkan oleh dinas catatan sipil,” kata Ketua MK Anwar Usman membacakan amar putusan, Kamis (28/3).

Dalam pertimbangannya, hakim konstitusi I Dewa Palguna menilai karena masih banyaknya pemilih yang belum memiliki e-KTP. Kondisi demikian dapat merugikan hak memilih warga negara, yang sejatinya bukanlah disebabkan oleh faktor kesalahan atau kelalaiannya sebagai warga negara.