4 Partai Politik Sodorkan Kader Terbaik Sebagai Ketua MPR

JawaPos.com - Empat partai politik sudah menyiapkan nama kadernya untuk bisa menduduki kursi Ketua MPR periode 2019-2024. Mereka adalah Partai Gerindra, PKB, PDIP, dan PPP.

Wakil Sekretaris Jenderal PPP, Achmad Baidowi mengatakan, partai berlambang Kabah ini sudah punya jagoan untuk bisa mendapatkan ‎jatah kursi Ketua MPR. Awiek -sapaan akrab Baidowi- meranilai, koleganya yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani cocok mendapat jatah Ketua MPR.

"Dari berbagai obrolan yang mengarah ke Pak Sekretaris Jenderal Arsul Sani yang dianggap layak memenuhi kualifikasi sebagai sosok pimpinan MPR," ujar Baidowi di Jakarta, Selasa (23/7).

Baidowi mengatakan keputusan koleganya Arsul Sani bisa diajukan menduduki posisi Ketua MPR masih perlu pembahasan lebih lanjut di internal partai bernuansa hijau ini. Sebab nama Arsul Sani muncul masih sebatas usulan saja.

"Tapi, apakah itu nanti seperti itu? Ya, tergantung keputusan nanti, kan belum ini. Itu baru wacana, baru diskusi," ungkapnya.

Dia menambahkan, yang terpenting adalah keputusan saat berbincang dengan partai politik lain terkait kesepakatan kursi pimpinan MPR. Lobi dengan partai politik lain juga menentukan.

"Paling tidak, kalaupun masuk dalam paket, makanya kami selalu menyebutkan itu pimpinan MPR, tidak hanya ketua, tidak terfokus kepada ketua," ucapnya.

Partai bernuansa hijau lainnya yang mengincar kursi Ketua MPR adalah PKB. Sang Ketua Umum yakni Muhaiminn Iskandar (Cak Imin) bahkan telah aktif promosi agar bisa dilirik sebagai Ketua MPR 2019-2024.

Sementara dari PDIP, menurut Ketua DPP Hendrawan Supratikno ada empat kader yang dinilai cocok menempati posisi Ketua MPR. Mereka adalah Ahmad Basarah, Andreas Hugo Pareira, Yasonna H Laoly, dan Trimedya Pandjaitan.

Demikian pula dengan Partai Gerindra yang mengincar kursi Ketua MPR. Gerindra juga berencana melakukan lobi-lobi politik dengan partai politik yang ada di parlemen.

Adapun calon dari partai pimpinan Prabowo Subianto itu disebut-sebut yakni Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani. Namun hal itu masih menunggu restu dari sang Ketua Umum.