Umumkan Pemerintahan Papua Barat, PDIP: Benny Wenda Baru Bangun Tidur

JawaPos.com - Pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda mengumumkan pemerintahan sementara Papua Barat. Sehingga bukan lagi bagian dari Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah mengatakan Papua sudah final menjadi bagian dari Indonesia. Sehingga dirinya menilai adah Benny Wenda yang membuat pemerintahan barua Papua Barat.

"Benny Wenda baru bangun tidur dan masih terjebak dalam dunia mimpi serta ilusi yang diciptakannya sendiri dalam kenikmatan lobby-lobby-nya di Eropa," ujar Basarah kepada wartawan, Sabtu (5/12).

Basarah menyesalkan pemerintah Inggris yang seolah memberi ruang bagi Benny Wenda untuk mendiskreditkan pemerintah Republik Indonesia yang berdaulat atas Papua. "Seharusnya Wenda bisa bangun dari mimpinya dan melihat Papua saat ini lebih seksama," katanya.

Sebagai bagian dari Republik Indonesia, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) telah menaruh perhatian yang luar biasa terhadap pembangunan Papua. Selain beberapa kali hadir secara personal di Papua, Jokowi memberi porsi lebih bagi pembangunan di Papua, mulai dari pembangunan SDM, Infrastruktur, Beasiswa, hingga menghilangkan disparitas harga BBM dan lain-lain.

"Tidak hanya itu, Presiden Jokowi juga mempercayakan jabatan staf khusus kepada dua putra Papua, yakni Lenis Kogoya dan Billy Mbrasar. Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, meski bukan asli suku Papua, juga merupakan putra daerah Papua, yang lahir dan besar disana," tandas Basarah.

Wakil Ketua MPR ini menuturkan, berdasarkan fakta sejarah, negara Papua tidak pernah ada. Papua, sebelum Belanda melakukan kolonisasi adalah daerah yang terdiri dari banyak suku yang saling berperang dalam memperebutkan wilayah dan sumber daya.

Papua sendiri, bersama wilayah Indonesia lainnya adalah bekas jajahan Belanda. Oleh karenanya berdasarkan prinsip Uti Possidentis Juris, setelah Indonesai merdeka, maka Indonesia mewarisi bekas jajahan Belanda, termasuk Papua.

"Hal ini juga diperkokoh dengan hasil Penentuan Pendapat Rakyat (1969), dimana rakyat Papua telah memilih untuk tetap bergabung dengan NKRI," ungkapnya.

Patut dicatat disini bahwa Presiden Jokowi sendiri memenangkan Pilpres 2019 di Provinsi Papua dan Papua Barat secara telak, dengan suara diatas 85 persen atau lebih dari 3.5 juta suara dan tingkat partisipasi pemilih diatas 85 persen.

Angka ini menjadi bukti dukungan yang kuat dari rakyat Papua bagi pemerintahan Presiden Jokowi, sekaligus menjadi fakta tak terbantahkan bahwa Papua nyaman berada dalam pangkuan ibu pertiwi, Indonesia.

"Bahwa masih ada yang belum puas, tentu ini adalah sebuah keniscayaan. Tidaklah mungkin dapat memuaskan semua pihak. Setidaknya pemerintahan Presiden Jokowi senantiasa berusaha memberikan yang terbaik bagi rakyat Papua," ungkapnya.

Menurut Basarah, Benny Wenda terlalu lama mereguk kenikmatan di Eropa. Mabuk sanjungan sehingga tidak sadar dimanfaatkan sebagai proxy negara lain, yang memberi ilusi bahwa Papua bisa merdeka. Pada kenyataannya negara-negara lain hampir seluruhnya tetap mengakui bahwa Indonesia adalah bagian yan sah dari NKRI. Wenda juga terlalu tidur dalam kenikmatan, sehingga mungkin tidak menyadari perkembangan Papua.

"Sebagai sesama anak bangsa, meski Wenda lebih memilih warga negara Inggris, saya menyerukan agar Wenda bangun dari tidur panjangnya. Sudahi kenikmatan semu dan mimpi indah menjadi Presiden RI dari negara Inggris, mari bersama membangun Papua," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, kelompok United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) pimpinan Benny Wenda mengumumkan pemerintahan sementara Papua Barat. Bahkan Benny Wenda telah mendeklarasikan diri menjadi presiden sementara Papua Barat mulai 1 Desember 2020, seraya menolak segala aturan dan kebijakan dari Pemerintah Indonesia.