Nasdem Minta Jokowi Tidak Baper

JawaPos.com - Partai Nasdem angkat suara soal penolakan presiden terkait amandemen UUD 1945. Sebagai partai yang pernah mewacanakan penambahan masa jabatan presiden, Nasdem meminta Jokowi tidak terlalu berlebihan menanggapi wacana tersebut.

Ketua DPP Nasdem Willy Aditya mengatakan, usulan masa jabatan presiden menjadi tiga periode hanya aspirasi publik. ’’Dalam konteks ini, Pak Jokowi jangan baper (bawa perasaan, Red). Tidak ada kaitannya dengan personal Presiden Jokowi,” kata Willy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Dia juga menepis sindiran Jokowi yang menyebut pihak yang mengusulkan penambahan masa jabatan sebagai upaya untuk mencari muka. Nasdem, kata dia, sama sekali tidak bersuara hanya untuk mencari nama baik. ’’Buat apa partai begitu (mencari muka, Red). Bukan itu konteksnya,” jelas wakil ketua Baleg DPR tersebut.

Menurut dia, Nasdem memunculkan wacana penambahan masa jabatan untuk menjadi bahan diskusi di parlemen. Tidak kemudian disalahkan atau dicurigai macam-macam. Dia pun meminta agar aspirasi publik tersebut dikaji melalui badan pengkajian MPR atau pihak akademisi.

Gerindra juga tidak sepakat dengan wacana penambahan masa jabatan presiden. Anggota Fraksi Gerindra Fadli Zon meminta agar wacana tersebut sebaiknya dihentikan.

Gerindra, sambung dia, justru ingin melakukan koreksi pada proses amandemen yang terjadi selama empat kali. Yaitu, mulai 1999 hingga 2002. Menurut dia, amandemen selama empat kali tersebut telah mengubah landasan bernegara dan melenceng dari semangat founding fathers. Gerindra menuntut agar amandemen dikembalikan ke naskah asli dari UUD 1945. ’’Pengkajian ulang perlu dilakukan dengan semangat mengembalikan UUD 1945 ke naskah asli. Naskah asli harus dikembalikan dulu,” tandasnya.