P2G Sebut Rekrutmen Guru Tidak Bisa PPPK Semua

JawaPos.com - Rekrutmen guru honorer diusulkan untuk ditiadakan dan menjadikan semuanya berstatus calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini pun dikatakan Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim tidak dapat dilakukan.

Satriwan Salim menyampaikan apabila pemerintah daerah (pemda) sebagai penanggung jawab rekrutmen guru PPPK tidak mengusulkan formasi, maka hal itu tidak bisa dilakukan. Apalagi untuk membayar gaji guru PPPK yang menyerap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Perlu alokasi khusus untuk menjalankan rencana tersebut.

"Kalau mau pakai pukul rata seperti ini gabisa uang daerah saja, mereka tidak mengusulkan kok formasi PPPK, gatau tau kita mem-PPPK-kan semuanya," ujar dia kepada JawaPos.com, Jumat (26/3).

Oleh karena itu, ia merasa bahwa jika semua guru berstatus calon PPPK, tidak akan berjalan dengan baik. Untuk itu perlu ada komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemda mengenai rekrutmen guru.

"Saya rasa tidak bisa untuk di PPPK kan semua, makanya kami mendorong komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dengan daerah, yakinkan daerah sosialisasi dari awal ini kan untuk PPPK saja daerah yang mengusulkan itu (rekrutmen PPPK 2021) hanya 523 ribu untuk tahun ini, padahal kuotanya ada 1 juta jadi tidak mudah untuk mem-PPPK-kan semua," imbuhnya.

Dia mengatakan bahwa guru honorer itu juga status administrasinya berbeda-beda, seperti kategori 2 (K2), honorer daerah diluar K2, ada yang honorer sekolah negeri dan swasta. Jadi perlu ada keselarasan antara pemerintah pusat dan pemda apabila hendak melaksanakan hal itu.

"Kata kuncinya ada di pemerintah daerah dan ada di Kemendikbud, KemenPAN-RB, termasuk Kemendagri, Kemenkeu, komitmen mereka saya tidak bisa menyalahkan pemda karena apa, karena buruknya komunikasi antara pemerintah pusat dengan pemda, makanya formasi yang di usulkan di daerah-daerah itu ya hanya setengah 523 ribu itu dan belum tentu lulus semua gitu," pungkas dia.