Sanksi Pelanggaran Netralitas ASN Lemah

JawaPos.com - Berulangnya kasus pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pelaksanaan pemilu ditengarai tidak terlepas dari rendahnya ketegasan pejabat pembina kepegawaian (PPK). Padahal, ujung tombak penjatuhan sanksi berada di tangan PPK.

PPK untuk jenjang kabupaten/kota adalah bupati dan wali kota. Kemudian, tingkat provinsi adalah gubernur. Di pemerintah pusat, yang bertindak sebagai PPK adalah menteri atau kepala lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK).

Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia (UI) Lina Miftahul Jannah tidak kaget dengan kasus netralitas ASN yang kembali muncul. Berdasar data Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), jumlahnya mencapai 300 orang. Menurut Lina, salah satu penyebab berulangnya pelanggaran netralitas ASN tersebut adalah sosok PPK yang kebanyakan berlatar politisi. "PPK itu pejabat politik. Beda kalau PPK pejabat karir,'' katanya kemarin (28/3).

Dia mengatakan, penegakan disiplin pelanggaran netralitas ASN, khususnya di daerah, kerap berjalan lambat. Apalagi, pelanggaran netralitas tersebut mengarah pada dukungan partai atau koalisi yang mengusung kepala daerahnya.

Selain itu, Lina mengatakan, regulasi sanksi bagi pelanggar netralitas masih lemah. Di UU ASN, sanksi diberikan kepada ASN yang mencalonkan dalam kegiatan pemilu. Untuk urusan dukung-mendukung, menurut Lina, ketentuannya kurang tegas.

Secara terpisah, Men PAN-RB Syarifuddin menegaskan bahwa ASN harus netral dalam pemilu. ''Oleh karena itu, kepada para pimpinannya, (ASN) yang sudah terindikasi, yang sudah didata oleh KASN, silakan diberikan langkah-langkah punishment,'' katanya.